koanindopos.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), terutama LPG tabung gas 3 kilogram (kg). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa penggunaan LPG 3 kg telah mengalami tren peningkatan yang signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, mencapai Rp117 triliun pada tahun 2023.
“Pada tahun 2022, penggunaan LPG mencapai 7,8 juta ton, yang merupakan bagian dari subsidi, sedangkan penggunaan LPG non-subsidi terus menurun, mencapai sekitar 580 ribu ton pada tahun lalu. Subsidi ini diperkirakan akan mencapai Rp117 triliun pada tahun ini,” ungkap Airlangga.
Hingga saat ini, progres dalam penyambungan jaringan gas rumah tangga baru mencakup sekitar 835 ribu rumah. Dari jumlah tersebut, sekitar 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah, sedangkan 241 ribu pendanaannya disokong oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah sambungan jargas di tahun 2024 menjadi 2,5 juta. Terkait hal ini, pemerintah sedang mengkaji pembuatan regulasi yang memungkinkan partisipasi sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Cara untuk melibatkan sektor swasta adalah dengan mengubah peraturan presiden, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan jaringan gas kota. Selanjutnya, dalam peraturan presiden nanti akan ditunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai penanggung jawab kerja sama KPBU,” tandasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg dan memperluas akses jargas untuk rumah tangga di seluruh Indonesia. Seiring dengan peningkatan jaringan gas, diharapkan akan terjadi penurunan penggunaan LPG tabung gas 3 kg, serta mengurangi beban subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (dni)
