PADANG, koranindopos.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan. Tidak heran jika persoalan sosial tak kunjung beres di negara ini. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut persoalan krusial tersebut selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.
Menurut Marwan, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan. “Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Padang, di Padang, Sumatera Barat, belum lama ini seperti dikutip dari website resmi DPR RI, Kamis (10/2).
Marwan mengungkapkan, banyak bantuan sosial sama sekali tidak ada penerimanya, karena persoalan data yang salah. Ada yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima yang tidak ditemukan. “Bila saja ada satu juta orang atau keluarga se-Indonesia, dikali empat juta program yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa menjadi Rp 40 triliun bantuan uang yang sia-sia lantaran datanya semrawut,” tutur Marwan.
Sementara di pihak lain, lanjut Marwan, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial. Pihaknya menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pondasi kesejahteraan sosial juga perlu diperbaiki. “DTKS itu meliputi PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),” tandas Marwan.(hai)
