Koranindopos.com, Jakarta – Meski itu masih berproses, Gubernur DKI Anies Baswedan, terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dia ingin Jakarta ke depan bisa memegang peran sebagai pusat ekonomi-bisnis berskala global. Sebab, dengan pemindahan tersebut akan berdampak fundamental terhadap bagaimana Jakarta beroperasi baik pada administratif, kewenangan, dan perekonomian. Oleh karena itu perlu perencanaan dan pengelolaan ke depan, sehingga dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota perekonomian global.
”Saat ini Jakarta sedang menyusun langkah hingga tahun 2026. Karena periode 2023-2026 ini periode yang pendek, sehingga harus kita siapkan pondasi untuk Jakarta menjadi kota perekonomian global. Bukan hanya pusat ekonomi Indonesia tapi pusat ekonomi global,” kata Anies dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (23/2).
Forum itu merupakan bentuk tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang di dalamnya mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
Adapun Forum Konsultasi Publik itu dilaksanakan untuk menyerap saran atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk juga dari unsur DPRD. Sementara itu, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Onny Widjanarko menuturkan, pasca keluarnya UU IKN, kami sekarang sedang melakukan penelitian.
”Penelitian pasca ibu kota pindah ke Kaltim kebijakannya seperti apa. Kami sekarang mendalami, paling nggak sebulan dua bulan ini harus ada, karena kan waktunya 53 hari. Selain itu, kami juga sedang meneliti singkat, sesuai omongan pak wagub (Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria) bilang Jakarta ke depan menjadi kota Jasa, sebagai pusat pendidikan, dan pusat kesehatan. Buat kami itu bagus,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyebutkan, saat ini mereka juga sedang menyiapkan pandangan-pandangan terkait kekuatan Jakarta yang masih perlu dipertahankan, sekaligus membangun kekuatan baru pasca pemindahan IKN . ”Karena kalau sudah pindah, kementerian lembaga pindah ke sana. Populasi Jakarta akan berkurang sedikit, gedung ada yang kosong. Kami tetap mengamati, meskipun IKN pindah, kekuatannya masih ada, sebagai pusat perdagangan, informasi keuangan, transportasi dan logistik,” tambahnya. (wyu/mmr)
