Koranindopos.com, Solo — Tekanan terhadap keuangan daerah menjadi sorotan dalam pertemuan para pelaku industri perbankan daerah di Solo. Berkurangnya ruang fiskal dinilai dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Dalam kondisi tersebut, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai perlu mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di daerah.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menyebut bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026, Kamis (16/4).
Menurutnya, selama ini peran BPD masih cenderung terbatas. Padahal, dengan posisi strategisnya, BPD dapat berkontribusi lebih luas dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia juga menyinggung tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang belanja daerah dan berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.
Namun, Agus melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk memperkuat fungsi BPD.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah dan memperkuat intermediasi ke sektor produktif,” ujarnya.
Selain itu, Agus menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko di tubuh BPD. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan daerah.
Transformasi digital juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja, terutama untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas jangkauan ke masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” kata Agus.
Forum yang dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah dan pimpinan BPD dari berbagai daerah ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antar pihak.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri perbankan dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan BPD dapat memperkuat perannya sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang terus berkembang. (RIS/Akula)
