KoranIndopos.com, Jakarta – Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang kabar kelam setelah dugaan pelecehan seksual massal mencuat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Kasus yang melibatkan 16 mahasiswa sebagai terduga pelaku ini mencuat ke publik melalui tangkapan layar percakapan yang viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, korban dilaporkan mencapai puluhan mahasiswi hingga tenaga pengajar di lingkungan kampus kuning tersebut.
Menanggapi fenomena yang meresahkan ini, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez, angkat bicara. Ia menilai situasi ini bukan lagi sekadar masalah disiplin mahasiswa, melainkan sudah masuk dalam kategori alarm keras dan kondisi darurat kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi. Menurutnya, skala kasus ini menunjukkan adanya pola yang sistematis dan mengkhawatirkan.
Gilang menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian di tingkat internal kampus, seperti sanksi etik atau akademik, tidaklah cukup untuk menjawab rasa keadilan. Ia mendorong agar kasus ini dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi apabila terdapat bukti kuat mengenai pelanggaran pidana. Baginya, integritas institusi pendidikan dipertaruhkan dalam penanganan kasus yang melibatkan calon-calon praktisi hukum tersebut.
”Jika ada unsur pidana, pelaku pelecehan seksual harus diproses hukum, bukan hanya sanksi dari internal kampus, tentu agar lebih menerapkan efek jera,” tegas Gilang dalam keterangan resminya.
Politisi PDI Perjuangan ini memberikan apresiasi atas respons cepat yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. Koordinasi antara pihak universitas dengan aparat penegak hukum dianggap sebagai langkah awal yang krusial. Namun, Gilang memberikan catatan khusus bahwa proses ini tidak boleh berhenti pada formalitas administrasi semata.
Ada tiga poin kunci yang ditekankan oleh Gilang dalam menyikapi tragedi di FH UI ini. Pertama, ia menggarisbawahi bahwa pelecehan seksual adalah potensi tindak pidana yang menjadi domain kepolisian dan kejaksaan. Penanganan tidak boleh terhenti hanya karena pelaku telah dijatuhi sanksi oleh pihak rektorat atau dekanat.
Kedua, penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memutus rantai kekerasan di kampus. Sanksi administratif seperti skorsing atau pemberhentian studi dianggap belum mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan seksual. Gilang berharap kepolisian bertindak tegas agar kejadian serupa tidak berulang di masa depan.
Poin ketiga yang menjadi perhatian utama adalah prioritas terhadap perlindungan korban. Gilang mendesak adanya pendampingan psikologis dan hukum yang komprehensif bagi para korban. Hal ini penting untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan serta mencegah timbulnya trauma berulang yang bisa berdampak pada kesehatan mental jangka panjang.
”Kasus ini adalah ujian bagi komitmen kita semua dalam memberantas kekerasan seksual di dunia pendidikan kita, di lingkungan kampus. Negara harus secara serius hadir,” tegas Gilang.
Lebih lanjut, Gilang mengingatkan bahwa penanganan yang setengah hati hanya akan menyuburkan budaya impunitas di lingkungan pendidikan. Jika pelaku dibiarkan melenggang tanpa jeratan hukum yang setimpal, dikhawatirkan hal tersebut akan menormalisasi tindakan pelecehan di institusi pendidikan lainnya. Negara diminta menunjukkan kehadirannya secara nyata melalui penegakan aturan yang adil.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini secara seksama. Gilang juga mengajak masyarakat dan para korban untuk memiliki keberanian dalam melapor. Penuntasan kasus di FH UI diharapkan menjadi momentum pembenahan total sistem perlindungan warga kampus dari segala bentuk kekerasan seksual. (RIS/Hend)
