Koranindopos.com, JAKARTA-Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia memperihatinkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko dalam peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Prof Budi menjelaskan, berdasar data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Menurut dia, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. ”Di sisi lain, setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, dengan lebih dari 21 ribu kematian. Itu setara satu perempuan meninggal setiap 25 menit,” ungkap Prof Budi.
Prof Budi melanjutkan, kondisi itu semakin diperparah oleh berbagai factor. Mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, kesenjangan wilayah, norma sosial, stigma, dan kekerasan berbasis gender yang masih membatasi perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang layak. ”Akibatnya, banyak kasus terdeteksi terlambat dan sudah komplikasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Prof Budi, Hari Kartini menjadi momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia. Peran POGI mendorong program Selamatkan PeRempuan Indonesia (SPRIN) menjadi gerakan nasional.
“SPRIN bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan bukan isu sektoral, melainkan fondasi utama pembangunan bangsa,” beber Budi.
Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga menjadi lebih kuat, generasi yang lahir lebih berkualitas, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing bangsa secara keseluruhan. ”Kami menargetkan pembentukan Satgas SPRIN sebagai langkah strategis untuk memastikan upaya ini berjalan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka Panjang,” tuturnya.
Peringatan Hari Kartini tersebut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, (rls/sha/mmr)
Jumlah dokter kandungan katanya surplus, tapi angka kematian ibu masih tertinggi di Asia Tenggara. Berarti masalahnya bukan sekadar kurang dokter, tapi dokter dan fasilitas kesehatan masih menumpuk di kota-kota besar. Sementara di daerah terpencil, akses kesehatan masih sulit. Kalau urusan nyawa ibu hanya diserahkan pada mekanisme untung-rugi dan daya tarik ekonomi suatu daerah, wajar kalau pemerataan sulit terwujud. Padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin negara. Yang dibutuhkan bukan hanya menambah tenaga kesehatan, tetapi memastikan mereka dan fasilitas pendukungnya hadir merata hingga pelosok agar setiap ibu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Dalam pandangan politik Islam, kesehatan adalah hak rakyat dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi harus bertindak sebagai pengurus yang memastikan setiap wilayah memiliki akses yang sama terhadap dokter, bidan, rumah sakit, dan infrastruktur pendukung. Karena itu, tingginya angka kematian ibu seharusnya menjadi alarm bahwa yang perlu dibenahi bukan hanya teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga paradigma pengelolaan negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.”
Wanita khususnya ibu membutuhkan perlindungan berlapis, mulai dari keluarga hingga negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting untuk melindungi kaum ibu.
Negara harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjang kesejahteraan kesehatan ibu.
Dalam sistem Islam, kesehatan adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara. Bahkan negara menyediakannya secara gratis dengan sumber dana dari baitulmal. Begitulah seharusnya. Semoga sistem Islam segera kembali diterapkan. Aamiin
Setuju perempuan apalagi seorang ibu adalah salah satu pondasi utama pembangunan negara. Ibu yang sehat secara fisik dan psikisnya mampu membentuk generasi bangsa yg unggul. Maka kesehatan dan kesejahteraan perempuan harus menjadi prioritas bagi negara. Program yang terstruktur dan berkelanjutan haruslah disertai dengan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke pelosok. Karena tingginya angka kematian ibu terkonsentrasi di daerah pelosok dimana tenaga ahli kesehatan minim. Negara harus membuat regulasi pemerataan tenaga ahli kesehatan ini dengan tegas agar setiap kondisi medis darurat dapat ditangani cepat.
Selain pemerataan tenaga kesehatan tentu saja ketersediaan infrastruktur dan sarana kesehatan pun harus menjadi perhatian penuh negara. Pembiayaan negara dalam bidang kesehatan selayaknya tidak diserahkan kepada rakyat sepenuhnya.