koranindopos.com – Jakarta. Kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu ternyata ikut menjadi sorotan media asing. Isu yang diangkat bukan hanya soal dinamika politik dalam negeri, melainkan juga besarnya fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota dewan.
Sejumlah media internasional menyoroti bahwa salah satu pemicu ketidakpuasan publik adalah tunjangan rumah anggota DPR yang nilainya mencapai sekitar Rp80 juta per bulan, atau setara 10 kali lipat Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta. Fakta ini menimbulkan perbandingan tajam dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kalangan pekerja yang masih bergulat dengan biaya hidup tinggi.
Selain tunjangan rumah, fasilitas lain seperti kendaraan dinas dan berbagai tunjangan operasional juga ikut menjadi sorotan. Para pengamat menyebut besarnya fasilitas yang diterima anggota legislatif dinilai tidak sejalan dengan situasi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga ketimpangan pendapatan.
Ricuhnya demo di Senayan pun disebut sebagai simbol keresahan masyarakat atas ketidakadilan ekonomi. Dalam pandangan sejumlah analis internasional, isu ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR berkilah bahwa fasilitas yang diberikan merupakan hak sesuai undang-undang, meski tidak sedikit suara yang mendesak agar dilakukan evaluasi. Beberapa pakar ekonomi menekankan bahwa transparansi dan kesesuaian tunjangan pejabat publik dengan kondisi ekonomi rakyat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial.(dhil)
