koranindopos.com – Jakarta. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dan Hari Raya Idulfitri pada 2026, pemerintah kembali memberi kabar menggembirakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 dipastikan akan dicairkan lebih cepat dari biasanya, membuat banyak ASN “tersenyum lebar” menyambut musim mudik dan persiapan hari raya kali ini.
Menurut kebijakan yang disiapkan pemerintah, pencairan THR akan dilakukan sekitar 10 sampai 15 hari sebelum Idulfitri, artinya sebagian ASN dapat menerima dana tunjangan pada awal hingga pertengahan Maret 2026, mengingat Idulfitri diperkirakan jatuh sekitar 20 Maret 2026.
THR Lebaran merupakan tunjangan rutin yang diberikan sebagai bentuk dukungan finansial pemerintah kepada aparatur negara menjelang Hari Raya. Besaran THR yang akan diterima para ASN mencakup sejumlah komponen penghasilan, yaitu:
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan pangan
-
Tunjangan jabatan
-
Tunjangan kinerja
Semua komponen tersebut dibayarkan penuh tanpa potongan, sehingga ASN memperoleh nilai tunjangan maksimal untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.
Pencairan THR ASN diatur melalui sejumlah dasar hukum, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, serta Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 yang turut menetapkan jadwal cuti bersama ASN menjelang Lebaran.
Dengan dasar hukum yang jelas ini, pemerintah menegaskan pencairan THR dilakukan secara serentak untuk ASN di instansi pusat maupun daerah, sehingga tidak ada perbedaan waktu di antara unit kerja pemerintah.
THR tidak hanya menjadi tambahan penghasilan tahunan semata. Dana ini berperan penting dalam membantu ASN memenuhi berbagai kebutuhan menjelang dan selama perayaan Lebaran, seperti persiapan mudik, kebutuhan keluarga, serta biaya sosial keagamaan yang kerap meningkat pada periode ini.
Selain itu, pencairan THR yang lebih awal diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi nasional. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian para ASN setelah melewati masa kerja yang padat di awal tahun anggaran 2026.(sf/afy)
