JAKARTA, koranindopos.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menemui Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Mereka meminta dukungan mengenai penggunaan anggaran 40 persen yang diwajibkan Menteri Keuangan untuk alokasi bantuan langsung tunai (BLT). Hampir semua kepala desa di tanah air keberatan dalam menjalankan ketentuan tersebut.
Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT. Sedangkan, 20 persen lainnya untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19, dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa. “Kami meminta frasa atau kalimat ‘minimal 40 persen’ itu diganti menjadi ‘maksimal 40 persen atau disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing,” kata Surta, Jumat (14/1).
Menurut Surta, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, begitu terpilih seorang kepala desa sudah menyusun kebutuhan di desanya dalam rangka mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. “Kewajiban 40 persen itu menciderai teman-teman di desa. Mengapa misalnya tidak menggunakan dana bansos yang ada di Kementerian Sosial,” cetus Surta. Dia menganggap kewajiban 40 persen menggunakan dana desa untuk BLT akan membuat program prioritas lainnya menjadi terganggu. Termasuk program pemberdayaan masyarakat desa.
Surta menyatakan, saat ini seluruh kepala desa yang berjumlah 74 ribu lebih dalam posisi tak berdaya dengan kebijakan tersebut. Beberapa kepala desa merasa tak berdaya dengan membuat anggaran berdasarkan komposisi 40:20:8:32 tersebut. Apalagi terdapat ancaman pidana bagi para kepala desa jika alokasi dana BLT yang ditentukan dalam aruran tersebut kurang dari 40 persen. Padahal, desa di Indonesia memiliki klasifikasi masing-masing. Ada yang sudah maju dan beberapa masih tertinggal. “Kami mohon kepada DPD RI agar hal tersebut diperbaiki dan dikawal. Siapa yang mau mengawal kami, kita akan dukung penuh. Kami tak buat kesebelasan, tapi kami buat lapangan,” tegas dia.
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Menteri Keuangan peka dengan kondisi di lapangan. Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa. “Saya kira ini kan kebijakan kontradiksi. Di satu sisi presiden berharap perekonomian dasar masyarakat bisa bergerak. Tapi di sisi lain Menteri Keuangan membuat kebijakan yang tak sejalan dengan presiden. Saya kira harus dikoreksi,” katanya. Dia meminta agar hal tersebut jangan membuat perangkat desa melemah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa.(hai)
