Koranindopos.com – JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar permasalahan di kawasan pemukiman yang selama ini identik dengan predikat “kampung narkoba” di seluruh Indonesia.
Saat meninjau lokasi di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026), Tito menyatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkoba di kawasan pemukiman padat hanyalah dampak di permukaan dari persoalan kesejahteraan yang lebih mendasar.
“Kampung narkoba misalnya, itu hanya puncak gunung esnya. Tetapi, kita berusaha untuk menyelesaikan akar masalahnya,” ujar Tito.
Menurut Tito, faktor utama yang menjadi akar masalah maraknya peredaran narkoba di pemukiman padat mencakup masalah kemiskinan, tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), serta minimnya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Guna mengatasi persoalan struktural tersebut, pemerintah menargetkan perbaikan atau bedah terhadap 450.000 unit rumah tidak layak huni di berbagai daerah. Tito menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari fokus utama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil.
“Dan ini betul-betul program Bapak Prabowo. Kalau diperhatikan, seluruh program beliau, itulah program-program yang sangat pro kepada rakyat kecil,” tegas Tito.
Program pembenahan kawasan dan perumahan ini diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui kolaborasi lintas instansi, melibatkan Kementerian ATR/BPN, PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam kunjungan tersebut, Tito mencontohkan salah satu rumah milik warga bernama Ester (63) di Kampung Ambon yang masuk dalam sasaran program perbaikan.
“53 tahun tidak menerima bantuan apa pun sehingga rumahnya seperti ini, ini pun disentuh,” tutur Tito.
Mendagri Tito mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda), termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan dukungan penuh serta menyelaraskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendukung keberlanjutan program penataan kawasan pemukiman ini.
Ia secara khusus meminta keterlibatan aktif jajaran DPRD dan kepala daerah untuk mengawal program-program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan masyarakat bawah.
“Saya hanya minta kepada rekan-rekan pemerintah daerah juga menyambut program-program seperti ini yang pro rakyat kecil. Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, menangani perumahan, saya mohon disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil,” pungkas Tito.(dhil/kmps)
