JAKARTA, koranindopos.com – Petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dituntut lebih agresif dalam menjalankan tugas. Tidak hanya berdiam diri di kantor menunggu warga datang, tapi juga harus melayani dengan cara bekerja mendatangi warga di rumah atau kampung-kampung mereka. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutnya dengan istilah jebol alias jemput bola. Hal tersebut telah dilaksanakan terhadap masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pekerjaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak semata bersifat administratif. Ada upaya mencapai tujuan bernegara antara lain melindungi segenap bangsa ketika bersentuhan dengan nilai-nilai humanisme universal. Karena itu, petugas dukcapil di berbagai daerah harus bekerja keras melakukan layanan jemput bola merekam data KTP-el dengan mendatangi penduduk di wilayah terpencil. “Negara itu dibentuk untuk membahagiakan masyarakat. Begitu juga dukcapil ada itu untuk masyarakat yang berada di mana pun tanpa mengenal diskriminasi,” tegas Zudan melalui keterangan pers yang diterima koranindopos.com, Jumat (21/1).
Zudan menjelaskan, skema layanan jemput bola (Jebol) tersebut hasil kolaborasi Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak. “Kami wajib melakukan layanan yang kami sebut jemput bola dengan mendatangi penduduk untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan di mana pun mereka berada,” ujar Zudan. Data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak menyebut, selama 4 bulan sejak September hingga Desember 2021 pelayanan administrasi kependudukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak telah diterbitkan sebanyak 2.578 dokumen.
Menurut Zudan, dokumen kependudukan yang diterbitkan bagi masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar itu terdiri dari KTP-el, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu identitas anak (KIA). Pelayanan yang diberikan sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang menginginkan jajarannya melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan lebih mudah dan cepat. Pemerintah harus hadir sampai di depan pintu rumah-rumah penduduk, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. “Kami juga melakukan pelayanan lanjutan selama tiga bulan di balai desa yang dekat dengan Suku Baduy, yakni di Desa Ciboleger. Kami buka sampai malam karena kami tahu banyak warga Baduy yang di siang hari sibuk bekerja di ladang,” jelas Zudan.(hai)
