koranindopos.com – Jakarta, Karyawan industri media kini menjadi salah satu sasaran penerima manfaat dalam program perluasan akses kepemilikan rumah dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Program ini juga menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, guru, dan tenaga kesehatan, dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Dalam acara sosialisasi bertajuk “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Rabu (23/4), Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan dua skema utama pembiayaan rumah bagi pekerja media yang belum memiliki rumah pertama atau termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah hadir dengan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka, tidak hanya untuk wartawan, tetapi untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Sid.
Dua skema pembiayaan yang ditawarkan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi dari Tapera. FLPP menyediakan bunga tetap sebesar 5 persen selama masa tenor maksimal 20 tahun, sementara subsidi Tapera memberikan tenor hingga 30 tahun dengan bunga tetap yang sama, yaitu 5 persen per tahun. Harga rumah untuk kedua skema mengacu pada ketentuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Department Head SMD BTN, Heri Rijadi, menjelaskan bahwa skema FLPP dibiayai 75 persen oleh pemerintah dan 25 persen oleh bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF). Ia menyebut program ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap profesi-profesi penting yang rentan tidak terlayani skema komersial.
“KPR subsidi ini adalah bentuk apresiasi dan perluasan akses bagi karyawan media yang berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek, khususnya bagi yang telah berkeluarga,” ujar Heri.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan sektor perumahan nasional. Proses pengajuan pembiayaan dirancang agar lebih sederhana dan bebas dari hambatan birokratis yang selama ini sering menjadi kendala utama.
Sid Herdikusuma menegaskan bahwa minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah terus meningkat seiring membaiknya kesejahteraan, namun masih menghadapi tantangan serius seperti harga rumah yang terus naik, kesulitan menyiapkan uang muka, serta fluktuasi suku bunga.
“Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat vital. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perhatian besar agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan lebih mudah. Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” pungkas Sid. (hai)
