koranindopos.com – Jakarta. Kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra Jakarta akan berakhir pada awal 2023. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, PAM Jaya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama tersebut. Oleh karena itu, pada 1 Februari mendatang, pengelolaan air bersih di Jakarta akan diambil alih oleh PAM Jaya.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menuturkan, selama 25 tahun air dikelola oleh kedua mitra tersebut ternyata cakupan air bersih di Jakarta baru 66 persen. Dengan pengambilalihan pengelolaan air tersebut, PAM Jaya menargetkan cakupan layanan air bersih di Jakarta mencapai 100 persen pada 2030.
”Saat ini, cakupan layanan air baru 66 persen dengan panjang pipa 12.075 kilometer. Sementara untuk kapasitas produksi air saat ini baru 20.752 liter per detik dengan sebanyak 913.913 pelanggan dan tingkat kebocoran (non revenue water) sebesar 46,67 persen,” terang Arief.
Meski memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Aetra dan Palyja, Arief membuka peluang bagi investor untuk bisa mencapai layanan 100 persen tersebut. Hal itu disebutkannya karena kebutuhan dana untuk 100 persen layanan itu membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun. Kebutuhan dana yang cukup besar itu membuat mereka tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBD DKI.
Oleh karena itu mereka membuka peluang swasta untuk berinvestasi. Namun, dia menyebutkan peluang swasta untuk bisa membantu mereka mewujudkan pelayanan 100 persen tidak end to end, seperti yang dilakukan dengan Palyja dan Aetra Jakarta selama 25 tahun. Sebelumnya, saat bekerjasama dengan kedua mitra itu, unit air baku curah, unit produksi, unit distribusi sampai unit pelayanan dilakukan kedua mitranya tersebut.
”Tidak mudah bagi PAM Jaya. Selama 25 tahun, PAM Jaya hanya menonton, tapi 1 Februari nanti semua akan dikelola PAM, saat ini sedang kami persiapkan. Sudah saatnya PAM Jaya kelola air di Jakarta. Jakarta tidak boleh ada perpanjangan swastanisasi, kecuali investasi di bagian hulu,” ujarnya.
Dia mengakui, beberapa waktu lalu, PAM Jaya sudah menjalin kerjasama dengan PT Moya Indonesia. Menurutnya, skema kerjasama tersebut berbeda dengan dua mitra sebelumnya. Yakni, dengan skema bundling, dimana Moya hanya melakukan pengoperasian instalasi pengolahan air di unit produksi dalam mengelola SPAM di Jakarta. Sementara layanan langsung ke masyarakat, mereka yang melakukannya.
”Selama ini, kita lihat air dijual di jerigen, padahal ini kota metropolitan. Bahkan, harganya sulit di jangkau masyarakat. Yang lebih penting lagi dari aspek sosial ekologi, penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah. Air tanah Jakarta juga riskan dengan bakteri. Selama ini juga, ada kampung tidak ada jaringan perpipaan, ada rusun (flat) yang dikelola pengelola tapi tidak ada airnya. Semuanya komplain ke PAM Jaya. Dengan pengambilalihan pengelolaan air, kami bisa melayani dengan cepat masyarakat kecil yang membutuhkan air,” ujarnya. (wyu/mmr)
