koranindopos.com – Jakarta, Komisi XII DPR RI menyoroti kelayakan ekonomi produksi bioetanol berbahan jagung di Indonesia yang dinilai belum efisien dan berpotensi menekan sektor pangan. DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian mendalam sebelum melanjutkan rencana penerapan program bahan bakar campuran E10 (10 persen etanol dalam bensin).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan, penggunaan jagung sebagai bahan baku etanol berpotensi menimbulkan kompetisi langsung dengan kebutuhan pakan ternak, yang saat ini tengah meningkat.
“Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang kebutuhan pakan ternak sangat tinggi. Kalau dipakai untuk bahan bakar, harga bisa melonjak,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
Bambang mencontohkan hasil kunjungan DPR ke salah satu pabrik etanol di Lampung, yang mampu memproduksi etanol berbahan jagung namun dengan biaya produksi yang terlalu tinggi untuk dijual sebagai bahan bakar.
“Pabriknya bisa menghasilkan etanol, tapi harganya tidak masuk. Karena bahan bakunya jagung, dan ini food grade, biasa untuk farmasi atau pangan. Kalau dijadikan bahan bakar, nilainya jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Bambang, penggunaan jagung sebagai bahan baku utama bioetanol berisiko mengganggu rantai pasok pangan dan pakan nasional. Karena itu, pemerintah diminta mencari alternatif bahan baku yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih dengan kebutuhan pangan masyarakat.
“Kami minta Kementerian ESDM mengkaji lebih dalam. Jangan hanya karena bisa diproduksi, lalu dipaksakan dijual sebagai bahan bakar. Harus dilihat keekonomian dan dampaknya terhadap pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tebu dinilai lebih potensial sebagai bahan baku bioetanol untuk energi karena pasokan yang stabil dan tidak bersaing langsung dengan kebutuhan pangan pokok.
“Menurut pelaku industri, untuk bahan bakar sebaiknya menggunakan tebu. Kalau dari jagung tidak akan masuk harganya. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Bambang menegaskan, kebijakan energi baru dan terbarukan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.
“Niat kita untuk mengurangi energi fosil itu baik, tapi kalau membuat harga bahan pokok naik, itu kontraproduktif. Jangan sampai niat baik menjadi masalah baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, program E10 merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperluas penggunaan bahan bakar nabati melalui pencampuran 10 persen bioetanol ke dalam bensin. Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba di beberapa wilayah. (hai)
