koranindopos.com – Jakarta. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perkembangan dan transformasi digital keuangan, risiko yang dapat timbul atas perkembangan tersebut, serta isu-isu terkini seputar industri financial technology (fintech), Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSM) OJK menyelenggarakan Workshop Peningkatan Pemahaman Financial Technology (Fintech) pada tanggal 8 – 9 Desember 2022 yang diadakan secara Hybrid di Mercure Tangerang BSD City.
Dalam kesempatan tersebut OJK juga turut mengundang perwakilan dari Fintech Yolanda Sunaryo CEO Rupiah Cepat sebagai narasumber untuk mengisi materi workshop mengenai Perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia, peserta dalam acara tersebut merupakan Pegawai OJK Kantor Pusat yang dihadiri secara offline, juga pegawai OJK dari Kantor Regional dan Kantor OJK secara online.
Yolanda Sunaryo selaku Direktur Rupiah Cepat menyampaikan ucapakan terima kasih kepada OJK untuk kesempatan yang diberikan, serta berharap pegawai OJK dapat memberikan pemahaman yang didapat dari workshop tersebut kepada keluarga dan kerabat, mengenai industry Fintech. Sehingga dapat membedakan Fintech yang legal dan ilegal.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh NoLimit Indonesia pada 2021, OJK mengungkapkan bahwa sebanyak 28% masyarakat Indonesia tidak dapat membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Mirisnya, 42% masyarakat yang terjerat pinjol illegal berprofesi sebagai guru, 21% korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 18% ibu rumah tangga.
Dalam acara ini terlihat peserta workshop yang begitu antusias menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Fintech P2P Lending yang mungkin selama ini masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan industry tersebut. (ris)
