Koranindopos.com, JAKARTA – Resesi diprediksi akan terjadi tahun depan. Hal itu tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena itu, Pemprov DKI mengusulkan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 984 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.
Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati menuturkan, pihaknya akan mengantisipasi resesi ekonomi dengan menjaga kestabilan pangan. Karena itu, diperlukan pengendalian harga dengan melakukan subsidi pangan agar inflasi terjaga. ”Kami juga mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan 2023 ini sebesar Rp 984 miliar untuk menjaga inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk strategis di Dharma Jaya,” ujarnya.
Untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan, masing-masing wilayah juga menganggarkan anggaran dengan total Rp 120 miliar. Dengan perincian, Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.
Selain itu, pemprov juga akan mengadakan program pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di lima provinsi dan kabupaten. Dalam program itu, pihaknya akan mendampingi pelaku usaha untuk mengakses permodalan dari perbankan. ”Mulai pendaftaran, pendampingan permasalahan dan lain-lain, sampai pendampingan dalam konteks permodalan,” ucapnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Yusriah Dzinnun mempertanyakan kematangan perencanaan pemprov dalam memorsikan anggaran untuk antisipasi dampak resesi ekonomi. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara memiliki angka kemiskinan paling tinggi, yakni 7,24 persen.
Data itu, kata Yusriah, mengindikasikan bahwa banyak masyarakat miskin yang akan terdampak resesi. Namun, wilayah tersebut mendapat porsi anggaran paling kecil dari wilayah lain. ”Angka miskin dan mendekati miskin di Jakarta Utara lebih besar daripada daerah lain, tetapi wilayah tersebut mendapatkan proporsi yang lebih sedikit ketimbang daerah lain,” terangnya.
Dia juga mempertanyakan keberpihakan Pemprov DKI kepada warga Jakarta Utara dalam menghadapi resesi tahun depan. Pelaku UMKM pun harus mendapatkan bantuan saat krisis itu terjadi. ”Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman dari Jakarta Utara terhadap angka UMKM dan dalam rangka penanggulangan krisis resesi ekonomi,” katanya. (wyu/mmr)
