koranindopos.com – Jakarta. Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya penguatan pendidikan sejarah dan kebudayaan nasional bagi generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Lalu Hadrian menekankan bahwa sejarah dan kebudayaan merupakan fondasi utama pembentukan identitas dan karakter bangsa. Ia menyerukan agar pemerintah di semua tingkatan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota—mengambil langkah konkret untuk memperkuat pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat.
“Kami berharap ada langkah-langkah nyata dari pemerintah untuk menanamkan kepada generasi muda bahwa sejarah merupakan kebutuhan dan kepentingan yang harus diketahui. Walaupun zaman sudah berubah dan teknologi berkembang, sejarah tidak boleh dilupakan,” ujarnya.
Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya mengenalkan kembali semangat perjuangan masyarakat Aceh yang telah memberi kontribusi besar dalam sejarah bangsa. Ia menyebut sejumlah pahlawan nasional asal Aceh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Laksamana Malahayati sebagai teladan bagi generasi muda dalam meneladani nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan.
“Aceh merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya gigih berjuang. Banyak pahlawan kita dari Aceh yang mengorbankan jiwa raga demi bangsa dan negara,” tambahnya.
Semangat tersebut, lanjut Lalu Hadrian, perlu terus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan, kegiatan kebudayaan, dan pelestarian situs sejarah agar menjadi inspirasi dalam membangun masa depan bangsa.
Selain membahas pentingnya pendidikan sejarah, Panja Pelestarian Cagar Budaya juga menampung berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan daerah. Salah satu usulan datang dari Rektor Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, yang mengusulkan pembangunan Kampung Budaya, yaitu miniatur TMII versi lokal yang menampilkan kekayaan budaya Provinsi Aceh.
“Usulan Kampung Budaya ini sangat menarik. Jika itu untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan budaya, kami sangat mendukung. Tentu diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujar Lalu Hadrian.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti keterbatasan jumlah guru besar bidang sejarah di Aceh. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Aceh dalam bidang sejarah dan arkeologi belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga ahli. Untuk itu, Komisi X DPR RI akan mendorong pembentukan Program Studi (Prodi) Sejarah di perguruan tinggi di Aceh.
“Kami akan membahas hal ini dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi agar di Aceh muncul Prodi Sejarah, sehingga ke depan lahir para akademisi dan ahli sejarah yang bisa memperkuat pelestarian cagar budaya,” jelasnya.
Lalu Hadrian menegaskan, kehadiran para akademisi dan peneliti sejarah di daerah sangat penting untuk memperkuat dokumentasi, penelitian, serta pemanfaatan warisan budaya nasional.
Kunjungan Panja Komisi X DPR RI di Aceh Besar ini menjadi bagian dari upaya nyata memperkuat kebijakan pelindungan cagar budaya sekaligus menumbuhkan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda — agar mereka tetap berakar pada jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi. (hai)
