koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar mengatakan, setidaknya selama sepekan terakhir Komisi VII DPR RI membahas isu baterai kendaraan listrik dengan sejumlah mitra kerja, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, PT Pertamina dan mitra kerja terkait lainnya. Untuk itu, ia mempertanyakan perkembangan sejauhmana proyek strategis pengembangan baterai kendaraan listrik oleh Indonesia Battery Corporation (IBC), dimana sebagian besar saham IBC dikuasai Mining Industry Indonesia (MIND ID).
“Minggu ini bicara tentang kesiapan kita menuju energi elektrik. Dengan konteks andalan kita IBC. Progres IBC yang disampaikan kepada kita itu 6 bulan lalu. Selanjutnya sampai hari ini kita tidak tahu, karena direksinya silih berganti. Sehingga artinya MIND ID sebagai pemegang saham terbesar di konsorsium BUMN, kami ingin tahu sejauhmana perkembangan IBC,” tanya Nasril pada RDP Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso beserta Direksi MIND ID di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan, pengembangan baterai listrik sebagai dukungan kepada ekosistem kendaraan listrik ini menjadi harapan besar, karena pada tahun 20223 mendatang, pemerintah menggenjot penggunaan transportasi dan kendaraan berbahan bakar listrik. Bahkan pada program transisi energi, MIND ID akan mengerahkan juga bus-bus karyawan dengan tenaga elektrik. Tentu tumpuan utama program ini adalah baterai, dimana dari informasi yang ia terima, 80 persen biaya produksi kendaraan elektrik pada baterai.
“Kalau memang 2024 ini COD (Commercial Operation Date), ini kapan bisa terealisasi? Jangan quote and quote, kita ini bangsa besar konsumsi baterai yang diimpor. Harapan kami, baterai sepeda motor kalau sudah dapat diproduksi IBC, itu sangat top. Jangan lagi nanti kita sebagai pangsa pasar, saudara (Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar (Hamonangan) mengatakan nikel 90 persen dikuasai asing. (Kemudian) 90 persen nanti pemurnian, diekspor, kembali ke Indoesia dalam bentuk baterai, baterai kita beli dengan harga mahal,” tandasnya.
Di sisi lain, Legislator Dapil Sumatera III tersebut mengapresiasi keberhasilan reklamasi yang dilakukan oleh MIND ID, khususnya di PT Timah dan PT ANTAM. Namun ia mengingatkan agar hal ini tidak sekadar lips service, dalam tataran hanya penyampaian ataupun dokumentasi seakan-akan program pasca-tambang ini mempunyai komitmen. Padahal sesungguhnya ini jauh lebih jelek keetika nanti dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
“Ini perlu kita koreksi. Terkadang karena perusahaan pemerintah kita mengabaikan terhadap persoalan lingkungan. Ini yang di posisi pemerintah kadang-kadang pada proses pasca- tambang kita khawatirkan. Tapi kalau perusahaan swasta besar, kalau ada tekanan dari pemerintah dan DPR, lebih memperhatikan. Perlu pembuktian (upaya reklamasi) lebih lanjut karena banyak informasi terhadap reklamasi pasca-tambang yang belum clear,” tutup Nasril.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengutarakan keinginan MIND ID untuk mendapatkan dukungan Komisi VII DPR RI guna memberikan insentif dan memudahkan ekosistem kendaraan listrik agar bisa bersaing dengan kendaran motor berbahan bakar fosil. Adapun insentif yang dimaksud seperti insentif bebas pajak BBM. Kemudian, insentif dari sisi pajak barang mewah dan keringanan dari sisi pajak kendaraan bermotor.
Dengan demikian, Hendi meyakini, upaya MIND ID untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan memperoleh alternatif harga yang lebih baik. Khususnya, kita sudah mulai di IBC untuk memproduksi kendaraan listrik roda dua. Kita membutuhkan kemudahan dan insentif dari sisi perpajakan,” harap Hendi kepada Komisi VII DPR RI. (hai)
