Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana yang menyeluruh sebagai bagian dari upaya menghadapi tingginya ancaman bencana di Indonesia.
Menurut Lestari, langkah antisipatif tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur maupun teknologi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara menghadapi risiko bencana.
“Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Lestari saat membuka diskusi daring bertajuk Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7).
Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo tersebut menghadirkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dr. Wijayanto, Peneliti Senior Bidang Tsunami Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Widjo Kongko, serta Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Maryanto sebagai narasumber.
Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan, aktivitas kegempaan di kawasan Cincin Api Pasifik sepanjang 2026 menunjukkan dinamika yang tinggi dengan terjadinya sejumlah gempa bermagnitudo besar yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat infrastruktur mitigasi sekaligus meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di Indonesia.
Menurutnya, gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi risiko korban.
Ia menjelaskan bahwa sumber gempa di Indonesia berasal dari aktivitas subduksi lempeng (megathrust) dan sesar aktif. Indonesia sendiri memiliki 14 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 8,5.
Selain guncangan utama, gempa juga dapat memicu longsor, likuefaksi, tsunami, hingga runtuhan batu yang memperbesar dampak bencana.
Karena itu, BMKG mendorong pemanfaatan peta rawan bencana, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta penyebarluasan edukasi mitigasi yang mudah dipahami masyarakat.
Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN, Widjo Kongko, menyebut sekitar 60 persen tsunami dipicu gempa tektonik, sedangkan 22 persen lainnya berasal dari aktivitas vulkanik.
Selama periode 1700 hingga 2022 tercatat 13 tsunami besar di kawasan Samudra Pasifik yang memberikan dampak hingga wilayah Indonesia.
Menurut Widjo, Indonesia telah memiliki sistem peringatan dini tsunami InaTEWS sejak 2008 yang mampu memberikan peringatan kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi.
Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi karena sekitar 60 persen kota di Indonesia berada di kawasan pesisir yang rawan tsunami. Selain permukiman, berbagai infrastruktur strategis seperti kawasan industri, pembangkit listrik, dan destinasi wisata juga berada di wilayah pantai.
Ia menilai penguatan sistem peringatan dini harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana agar respons saat keadaan darurat menjadi lebih efektif.
Sementara itu, Analis Kebencanaan BNPB Maryanto mengungkapkan sepanjang 2026 telah terjadi 1.189 bencana di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Namun, menurutnya, bencana geologis seperti gempa bumi umumnya menimbulkan dampak yang jauh lebih besar.
Maryanto menilai kesiapan logistik menjadi faktor penting dalam penanganan bencana karena gempa sering kali merusak akses jalan dan infrastruktur distribusi bantuan.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi di lapangan. Hambatan birokrasi dan ego sektoral, menurutnya, masih menjadi tantangan dalam penanganan bencana sehingga kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat harus terus diperkuat.
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Tri Nirmala Ningrum, menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem pemantauan bencana dan pengetahuan yang memadai. Namun, kesiapan sosial masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah.
“Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana,” ujarnya.
Senada dengan itu, wartawan senior Saur Hutabarat menilai Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih berani, termasuk relokasi masyarakat dari kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa dan tsunami.
Menurutnya, apabila masyarakat tetap memilih tinggal di wilayah rawan bencana, maka pembangunan rumah tahan gempa serta peningkatan kesadaran terhadap risiko harus menjadi prioritas agar dampak bencana dapat diminimalkan. (hai)
