Koranindopos.com – JAKARTA – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Ekonomi Kekeluargaan dan Keadilan Ekonomi)” di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (13/7/2026).
Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari urgensi penyempurnaan sistem ketatanegaraan, implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan ekonomi, penguatan otonomi daerah, hingga tata kelola dana keagamaan yang dikelola negara.
FGD dipimpin Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Ir. H. Tifatul Sembiring dan dihadiri anggota Badan Pengkajian MPR RI dari unsur DPR dan DPD RI, yakni K.H. Maman Imanul Haq, Yance Samonsabra, Dr. Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan H. Al Hidayat Samsu.
Hadir sebagai narasumber Guru Besar Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Prof. Dr. Idris, Ketua PUSaKO sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Charles Simabura, serta dosen FISIP Universitas Andalas dan peneliti PUSaKO Muhammad Ichsan Kabullah.
Dalam sambutannya, Tifatul Sembiring menegaskan bahwa diskusi berangkat dari amanat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, berbagai dinamika ekonomi yang berkembang saat ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan agar lebih mampu menjawab tantangan zaman.
Ia menilai kebijakan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap persoalan yang muncul, tetapi juga memiliki landasan filosofis, visi, dan strategi yang kuat.
“Pemerintah jangan hanya responsif terhadap persoalan sesaat. Setiap kebijakan harus memiliki filosofi, visi, dan strategi yang matang sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Sebagai contoh, Tifatul menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya lahir dari semangat pemerataan sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi program tersebut memerlukan desain kebijakan yang komprehensif serta sistem pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Ia juga mengajak menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai fondasi ekonomi Pancasila.
“Jika liberalisme cenderung individualis, maka kita seharusnya mengedepankan prinsip saling berbagi,” katanya.
Menurut Tifatul, sejumlah persoalan seperti ketimpangan ekonomi, disparitas upah minimum, hingga kebijakan transfer ke daerah menjadi alasan penting untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan, termasuk kemungkinan penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Idris menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang ditanggung masyarakat.
Ia mendorong penerapan prinsip polluter pays principle, yakni mekanisme yang mewajibkan pihak pencemar bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Menurutnya, pelaku usaha perlu diberikan pilihan yang rasional secara ekonomi, yakni membayar pajak lingkungan atau mengolah limbah yang dihasilkan sehingga pembangunan tetap berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Dr. Charles Simabura menyoroti semakin besarnya peran negara dalam mengelola dana filantropi keagamaan seperti dana haji, zakat, wakaf, hingga dana kurban.
Ia menilai perkembangan tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai batas kewenangan negara agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi regulator dan operator.
Charles mengungkapkan bahwa dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mencapai sekitar Rp180 triliun, sementara potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Menurutnya, besarnya dana tersebut harus diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang jelas.
“Perlu kejelasan kapan sebuah lembaga bertanggung jawab sebagai pengelola atas nama umat, dan kapan bertanggung jawab sebagai pengelola atas nama negara, termasuk batasan akuntabilitasnya,” jelasnya.
Muhammad Ichsan Kabullah menilai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menyisakan berbagai ketimpangan.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan transfer anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat kembali semangat desentralisasi fiskal dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.
Menanggapi paparan para akademisi, anggota Badan Pengkajian MPR RI K.H. Maman Imanul Haq menilai kepastian hukum dalam pengelolaan dana umat perlu segera diperjelas.
Menurutnya, selama ini masih muncul perdebatan ketika terjadi dugaan penyalahgunaan dana keagamaan, apakah dana tersebut termasuk keuangan negara atau dana publik.
“Sungguh ironis ketika ada penyalahgunaan dana haji atau wakaf, lalu muncul perdebatan apakah itu keuangan negara atau dana umat. Kepastian hukum harus diperjelas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan ekonomi hijau tidak mengabaikan dampak eksploitasi sumber daya alam seperti nikel, litium, dan batu bara terhadap lingkungan.
Sementara itu, anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama mengusulkan pendekatan pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, peserta FGD turut membahas berbagai isu lain, seperti perlindungan UMKM dari ekspansi ritel modern, pemerataan Dana Kemaslahatan Haji kepada daerah asal jamaah, hingga penguatan ketahanan ekonomi nasional agar tidak terlalu bergantung pada dinamika pasar global.
Menutup kegiatan, Tifatul Sembiring memastikan seluruh pandangan, aspirasi, dan rekomendasi yang berkembang dalam forum telah didokumentasikan oleh Sekretariat Badan Pengkajian MPR RI.
Menurutnya, hasil FGD akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, menyempurnakan kebijakan ekonomi nasional, serta menjadi bagian dari kajian mengenai kemungkinan perubahan UUD 1945 guna mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, memperkuat semangat gotong royong, dan menciptakan hubungan pusat dan daerah yang lebih seimbang.
“Seluruh poin pembicaraan dan aspirasi hari ini telah direkam oleh Sekretariat dan akan dijadikan bahan masukan resmi untuk rekomendasi perubahan kebijakan ke depan,” tutup Tifatul.(dhil)
