JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan mitigasi penolakan produk perikanan di pasar ekspor. Guna menjamin keberterimaaan produk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menggandeng United Nations Industrial Development Oganization (UNIDO), salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dirjen PDSPKP KKP Artati Widiarti menyatakan, pihaknya melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pasar global untuk mendukung peningkatan ekspor dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia. Kegiatan itu dilakukan melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP) SMART-Fish fase 2 yang didanai hibah dari Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO). “Kami didukung oleh beberapa focal point di lingkup KKP, yaitu Ditjen Perikanan Budidaya, BKIPM, BRSDMKP, serta focal point di luar KKP yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN),” ujar Artati Widiarti dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (4/3).
Dalam pertemuan tripartit, lanjut Artati, KKP-UNIDO-SECO (Steering Committee Meeting) pada akhir Februari 2022 lalu secara daring, Kepala Perwakilan SECO dari Kedutaan Swiss, Philipp Orga memastikan akan melanjutkan dukungan pendanaan melalui GQSP fase 3 yang akan dimulai 2023. Artati pun merespons positif komitmen baru ini dan menegaskan KKP akan mendukung penuh penyelesaian GQSP fase 2 dan meminta agar sejalan dengan program prioritas KKP dalam perbaikan rantai nilai hulu-hilir.
“Kita akan dorong pemenuhan mutu dan standar produk untuk peningkatan ekspor melalui pencapaian 10.500 sertifikat Good Manufacturing Practices pada Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung kebijakan dan program penangkapan ikan terukur,” jelas Artati. Menurutnya, program lainnya yang juga didukung adalah pembangunan Kampung Nelayan Maju, pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal, dan pengembangan budidaya berbasis komoditas unggulan ekspor. Artati juga melaporkan capaian kegiatan hingga Januari 2022 seperti terkait komponen infrastruktur mutu.
Kemudian, lanjut Artati, telah tersusun naskah final Peraturan Menteri tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang siap disahkan oleh Menteri yang menaungi BSN. Tak hanya itu, Peta Jalan Pembangunan Laboratorium Metrologi Biologi Indonesia sudah selesai disusun, dan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Strategi BSN. Bahkan saat ini, 3 laboratorium di bawah KKP dan Kementerian Perindustrian siap diakreditasi menjadi produsen bahan acuan mikrobiologi pertama di Indonesia. “Sementara 2 Laboratorium di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP siap diakreditasi menjadi Penyedia Pengujian Profisiensi,” jelas Artati.(hai)
