Foto: Mentari/nvl
JAKARTA, koranindopos.com – Meningkatnya penularan varian Omicron Covid-19 di Indonesia disikapi secara serius oleh DPR RI. Wakil rakyat bahkan meminta pihak pemerintah agar mengevaluasi kembali kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang sudah dilaksanakan secara 100 persen. Lebih khusus di Jakarta yang tingkat penularannya terbilang cepat dibandingkan varian sebelumnya. Jika tidak dikendalikan sejak saat ini, maka dikhawatirkan terjadi lonjakan kasus seperti beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonnu Wulla. Menurutnya, dalam rangka pengendalian varian Omicron, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mensinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan. Salah satunya kebijakan PTM. Pendapat tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan POM Penny K. Lukito dan Jubir Satgas Wiku Adisasmito di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, belum lama ini.
Politisi Partai NasDem itu meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi PTM. Kebijakan PTM di masing-masing sekolah harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini di setiap daerah. “Kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia terus meningkat, untuk itu pemerintah perlu segera jalankan kebijakan pembatasan kebijakan sosial yang komprehensif, untuk mencegah penularan,” kata Ratu seperti dikutip website resmi DPR, Rabu (19/1).
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan PTM. Menurutnya, aktivitas pembelajaran di sekolah bergantung pada jumlah kasus dan level sebuah daerah. Jika wilayah berada di level 3, maka hanya diperbolehkan 50 persen saja untuk kegiatan PTM. “Ada aturannya PTM, turun level 3 harus 50 persen, ada level vaksinasi minimum harus dicapai. Risiko lebih tinggi otomatis turun ke 50 persen bisa 0 persen kalau sudah level 4,” jelas Budi. Dia berharap agar semua kepala daerah sigap dalam mengambil kebijakan dalam rangka pengendalian varian Omicron, termasuk di lingkungan sekolah.(hai)
