JAKARTA, koranindopos.com – Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan kenaikan 21 persen dari rata-rata harga CPA (Contract Price Aramco) sepanjang tahun 2021.
Diah menyatakan bahwa tidak semua pengguna gas elpiji nonsubsidi tergolong masyarakat menengah ke atas. Melainkan juga banyak dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seperti rumah makan, industri mikro makanan, dan sebagainya. Karena itu, ia menyayangkan keputusan pemerintah tersebut meskipun komparasi penggunaan gas elpiji subsidi dan nonsubsidi adalah 93 persen berbanding 7 persen. “Nah kalau (gas elpiji nonsubsidi) naik kan mereka kena imbas, malah nantinya mereka beralih ke elpiji bersubsidi,” tegas Diah melalui siaran tertulisnya, Senin (14/3).
Itu artinya, lanjut Diah, pemerintah hanya mengandalkan fungsi pengawasan saja, tanpa memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Jika terjadi peralihan penggunaan dari gas elpiji 12 kilogram nonsubsidi ke gas elpiji 3 kilogram bersubsidi, dia menilai akan semakin memberatkan kondisi APBN yang hingga saat ini harus menanggung beban subsidi minyak dan gas (migas). “Di tengah situasi masyarakat sedang berat, kami dari Fraksi PKS sangat menyayangkannya,” ujar Diah.
Diah menilai kenaikan harga komoditas energi yang berturut-turut mulai BBM hingga gas akan menjadi beban serius bagi masyarakat. Seharusnya harga semua komoditas itu jangan naik terlebih dahulu, menunggu hingga perekonomian nasional membaik. Menurutnya, meski Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi gas alam yang besar di dunia, tetapi pada kenyataannya jutaan ton gas elpiji yang setiap hari dikonsumsi masyarakat merupakan hasil impor dari negara lain. “Ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki teknologi dan infrastruktur untuk mengolah bahan baku menjadi gas elpiji yang siap digunakan,” papar Diah.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II itu meminta pemerintah tidak bisa selamanya bergantung kepada pasokan impor saja. Namun juga harus mulai melakukan mitigasi usaha serius pada pengolahan sumber daya alam yang ada, hingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji di dalam negeri. “Saya kira dulu saat pemerintah memindahkan dari minyak tanah ke gas elpiji itu rakyat tidak tahu kalau itu impor. Sekarang ketika harga internasional tinggi, ya kena imbaslah kita,” tegas alumni Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) itu.(hai)
