koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan anggaran sebesar Rp48 juta per siswa per tahun untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan siswa selama setahun, mulai dari pendidikan formal, biaya hidup, hingga pembinaan karakter.
“Kalau kita detilkan, kurang lebih untuk tiap siswa itu per tahun anggarannya Rp48 juta lebih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar,” ujarnya dalam Diskusi Berani Bicara di Rumah Besar Gatotkaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Dalam tahap pertama, pemerintah telah membuka 63 titik rintisan Sekolah Rakyat yang mulai menjalankan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 14 Juli 2025. Hingga akhir Juli, jumlahnya akan bertambah menjadi 100 titik, dengan total 9.755 siswa dan didukung oleh 1.554 tenaga pengajar dan pengasuh, termasuk guru, wali kelas, dan wali asrama.
MPLS tidak hanya berisi kegiatan pengenalan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama, tetapi juga mencakup pemetaan bakat siswa (talent mapping) dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Bakat siswa didata menggunakan teknologi AI, termasuk untuk mendalami kemampuan akademik mereka,” jelas Agus.
Setelah tahap rintisan, Kemensos akan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat bersifat permanen. Proses pembangunan akan dilakukan melalui lahan-lahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Perintah Presiden adalah menyediakan Sekolah Rakyat permanen. Saat ini baru tahap awal, nanti akan dibangun yang lebih permanen,” ujar Agus.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan holistik berbasis asrama, yang tidak hanya berfokus pada pelajaran akademik, tetapi juga keterampilan hidup seperti bertani, beternak, dan olahraga. Konsep ini dimaksudkan agar siswa dapat tumbuh menjadi pribadi mandiri dan produktif.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menyebutkan bahwa ada 4,3 juta anak di Indonesia yang tidak memiliki akses pendidikan, dan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis Presiden Prabowo dalam mengubah nasib mereka.
“Program ini bukan janji manis, tapi nyata dan sudah berjalan. Semua kabupaten/kota sudah siap dan mendukung penuh,” kata Andre.
Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tiga program prioritas Presiden Prabowo yang disebut sebagai Trisula Pengentasan Kemiskinan:
-
Sekolah Rakyat – Menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.
-
Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah – Layanan kesehatan preventif gratis yang menyasar siswa SD hingga SMA.
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih – Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dari akar rumput melalui koperasi desa dan kelurahan.
“Tiga program ini adalah senjata utama Presiden Prabowo untuk menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh, dengan pendekatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,”(dhil)
