koranindopos.com – JAKARTA. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI mulai pengadaan kendaraan dinas operasional berbasis listrik tahun ini. Berdasar perencanaan BPAD, tahun ini ada sekitar 21 kendaraan dinas operasional (KDO) berbasis listrik yang akan dibeli untuk digunakan para pimpinan eksekutif. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 16,8 miliar. ”Kurang lebih, perencanaan kami tahun ini 21 unit dulu. Itu pengadaan murni listrik, bukan konversi,” kata Kepala BPAD DKI Reza Pahlevi.
Menurut Reza, 21 unit KDO itu akan digunakan para pimpinan di DKI mulai dari gubernur, sekda, asisten sekda, hingga kepala inspektorat. Namun, dia menegaskan bahwa pengadaan KDO tersebut masih menunggu revisi regulasi pengadaan KDO. Sebab, aturan pengadaan yang ada saat ini baru mengakomodir pengadaan KDO standar atau berbasis fosil.
”Pengadaannya nunggu perkada. Aturannya gitu, harus ada perkada (peraturan kepada daerah atau pergub). Makanya, ini sudah kami susun perkada itu, jadi ada satu pasal kami revisi karena aturan pengadaan KDO dan pemeliharaan KDO itu sudah ada. Tinggal mengubah saja bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal saja, satu poin doang,” katanya.
Meski hanya satu pasal, Reza menyebutkan, penyusunan perubahan pasal itu tetap harus disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Perkadanya sedang berproses. Kemarin sudah saya tanda tangan berita acara untuk harmonisasi ke Biro Hukum. Setelah itu akan disampaikan ke Kemendagri,” jelasnya.
Reza juga menyampaikan, alokasi anggaran untuk pengadaan KDO berbasis listrik tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Yakni, sekitar Rp 800 juta per unitnya. Oleh karena itu, mereka membatasi pembelian KDO tahun ini hanya 21 unit. ”Sebenarnya, banyak mobil KDO SKPD yang sudah habis masa umurnya. Tapi anggaran (beli KDO listrik) kan gede, anggaran kami terbatas,” katanya.
Menurut Reza, tahun depan, DKI tidak ada pengadaan KDO listrik. Hal itu karena tahun depan DKI akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesehatan, banjir, NCICD, hingga kemacetan yang menjadi prioritas Pj Gubernur DKI. ”Kami stop dulu pengadaan-pengadaan tahun depan. Tahun 2024 juga kan ada pemilu, kami fokus dulu nih, kami harus mendukung. Kalau kami ngadain (mobil listrik) jor-joran, duit kami kan terbatas,” jelasnya.
Meski begitu, dia menyampaikan bahwa pengadaan KDO listrik akan dilakukan kembali pada 2025 mendatang. ”Belum lagi banyak program-program pak gubernur yang masih butuh anggaran juga,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Manuara Siahaan menyebutkan, DPRD DKI tidak mempermasalahkan pengadaan KDO listrik tersebut. Hal itu karena kebijakan global yang ingin beralih dari fosil ke listrik. ”Kebijakan global kan harus beralih ke situ, setidaknya yang memprakarsai pemerintah dulu. Tetapi persoalannya adalah jikalau sudah ada kendaraan listrik, stasiun pengisian bagaimana? itu kendalanya. Kami sudah minta Disnakertrans DKI segera bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) itu,” katanya. Sebab, hingga saat ini, Disnakertrans DKI belum membangun SPKLU. (wyu/mmr)
