Koranindopos.com, Jakarta — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp307,774 miliar untuk memperkuat program perpustakaan dan literasi pada 2027.
Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat itu, Komisi X menerima pagu anggaran Perpusnas 2027 sebesar Rp417,725 miliar serta usulan tambahan anggaran tersebut untuk dibahas lebih lanjut melalui Badan Anggaran DPR RI.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan, pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp367,725 miliar. Perpusnas kemudian mendapat tambahan Rp50 miliar sehingga total pagu anggaran menjadi Rp417,725 miliar.
Tambahan Rp50 miliar itu akan digunakan untuk sejumlah program prioritas. Porsi terbesar, yakni Rp40,309 miliar, dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu yang menyasar 10.000 lokasi bantuan dan 10.000 lokasi pembinaan pengelola.
Program lainnya meliputi Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) sebesar Rp3,475 miliar, KKN Tematik Literasi Rp2,3 miliar, jurnal elektronik Rp3,5 miliar, serta akreditasi perpustakaan sekolah dan madrasah sebesar Rp415,7 juta.
Aminudin mengatakan bantuan bacaan bermutu masih dibutuhkan, terutama oleh masyarakat di desa dan wilayah 3T. Program tersebut sebelumnya tidak berjalan pada 2026 karena keterbatasan anggaran.
“Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi,” kata Aminudin.
Dalam rapat tersebut, Komisi X juga meminta Perpusnas memperkuat layanan di daerah 3T, kelompok marginal, serta menyesuaikan layanan perpustakaan dengan perkembangan digital. Kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah juga dinilai perlu diperkuat.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mempertanyakan indikator keberhasilan perpustakaan, termasuk apakah diukur dari jumlah koleksi, kunjungan, atau kegiatan. Aminudin menjelaskan bahwa kinerja perpustakaan perlu dilihat dari beberapa aspek sekaligus, mulai dari pertumbuhan koleksi hingga pemanfaatannya oleh masyarakat.
“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat,” ujarnya.
Selain itu, Perpusnas menyiapkan DAK Nonfisik 2027 sebesar Rp118,75 miliar untuk 269 provinsi, kabupaten, dan kota. Penentuan daerah prioritas mempertimbangkan kondisi kelembagaan, kemampuan fiskal, akreditasi, hasil evaluasi, serta kesiapan daerah. Wilayah dengan kapasitas fiskal rendah juga menjadi prioritas melalui pendekatan afirmatif. (BRG/Kul)
