Koranindopos.com – Jakarta. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Keputusan ini diungkapkan dalam acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang berlangsung secara hibrida di Jakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Penunjukan ini menandai peran strategis Perpusnas dalam mendorong transformasi dan inovasi pelayanan publik di Indonesia, bersanding dengan instansi lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, menyebut hal ini sebagai momentum penting dalam perjalanan reformasi birokrasi, khususnya dalam memperkuat inovasi layanan publik.
“Penetapan ini adalah langkah strategis bagi Perpusnas untuk menjadi simpul utama dalam jaringan reformasi birokrasi. Kami berkomitmen untuk memperkuat dampak inovasi layanan kami melalui program-program seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang telah nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan,” ujar Joko Santoso.
Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekedar formalitas atau tumpukan dokumen, melainkan upaya konkret untuk mempercepat perubahan dan adaptasi terhadap tantangan zaman, termasuk era disrupsi digital. Digitalisasi yang telah dilakukan Perpusnas, baik dari segi konten maupun layanan, disebut sebagai langkah penting dalam mendukung transformasi digital yang lebih luas.
Selain itu, Joko juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perpusnas, agar lembaga ini mampu menjalankan kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai perpustakaan serta penyedia informasi lainnya.
“Dalam hal pelayanan publik, kami memastikan bahwa setiap masyarakat, di mana pun berada dan dalam kondisi apa pun, memiliki hak yang sama untuk mengakses pengetahuan. Inklusivitas dan empati terhadap keberagaman menjadi kunci utama dalam pelayanan kami,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Perpusnas berencana mengintegrasikan penetapan ini ke dalam roadmap reformasi birokrasi mereka dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dengan memasukkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2025-2029.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh instansi yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengembangkan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang berdampak dan berbasis data menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Negara-negara dengan tingkat electronic government tinggi seperti New Zealand dan Swedia telah menunjukkan bagaimana birokrasi mereka lebih efektif. Kami berharap Indonesia terus meningkatkan peringkatnya dalam Electronic Government Development Index, agar birokrasi kita benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Menteri PANRB.
Pada tahun 2024, Indonesia tercatat mengalami peningkatan peringkat dalam Electronic Government Development Index, dari posisi 107 pada 2018 menjadi posisi 64. Selain penetapan Hub JIPP, acara Gebyar Pelayanan Prima juga diisi dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching Mal Pelayanan Publik, dan penetapan Mal Pelayanan Publik Digital.