Koranindopos.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah mengejar ketertinggalan indikator kesehatan yang terancam tidak tercapai jelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Presiden harus fokus pada tugas-tugas penting pemerintahan.
Sikap Kurniasih dilatarbelakangi oleh pernyataan pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas yang menyebut sembilan dari 10 target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di bidang kesehatan pada era Presiden Jokowi terancam gagal.
Sembilan indikator kesehatan di RPJMN yang terancam gagal menurut Bappenas adalah imunisasi dasar lengkap, stunting, wasting balita, angka tuberkolosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok anak, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kurangnya tenaga kesehatan standar di puskesmas.
”Sebaiknya Presiden Joko Widodo lebih fokus untuk menyelesaikan pencapaian RPJMN termasuk di sektor kesehatan, dibanding ikut campur atau cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024,” tegas Kurniasih seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (12/6).
Politikus PKS itu menegaskan, energi dan sumber daya Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya difokuskan untuk mencapai RPJMN. Terutama dalam hal ini menyelesaikan target di bidang kesehatan. Termasuk target stunting yang terus diulang-ulang Presiden Jokowi yang terancam tidak tercapai.
Kurniasih menyebut pembangunan manusia, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat, lebih penting daripada pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar. Seperti halnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ”Jika pemerintah serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas publik,” tegas Kurniasih.
Legislator dari dapil DKI II itu mengingatkan, alasan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan utama untuk memaklumi tidak tercapainya target kesehatan di RPJMN. Sebab, pemerintah memiliki sumber daya kuat untuk melakukan mitigasi dan memanfaatkan reposisisi dan mencegah bocornya APBN.
”Reposisi anggaran dan mencegah kebocoran APBN bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan indikator kesehatan. Masih ada waktu, bagi pemimpin yang ingin mewujudkan apa yang sudah direncanakan untuk kesehatan,” tandas Kurniasih.
