Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi domestik.
“Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis.
Ia menilai kebijakan tersebut semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
Menurut Eddy, ketergantungan terhadap energi impor dapat menjadi kerentanan strategis sehingga penguatan produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri perlu terus didorong.
“Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” katanya.
Meski mendukung implementasi B50, Eddy mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung secara menyeluruh.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan teknis, mulai dari kapasitas produksi biodiesel, fasilitas penyimpanan, distribusi, proses pencampuran (blending), hingga kompatibilitas bahan bakar dengan kendaraan dan mesin yang digunakan masyarakat maupun sektor industri.
“Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi, dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Eddy juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel dengan kebutuhan sektor pangan dan ekspor.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan baku untuk program B50 harus dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan terhadap pasokan maupun harga komoditas berbasis sawit.
“Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil,” katanya.
Eddy juga mengingatkan bahwa peningkatan produksi biodiesel tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan melalui pembukaan lahan baru.
Ia menegaskan peningkatan produktivitas perkebunan sawit yang telah ada, termasuk melalui program peremajaan sawit rakyat, harus menjadi prioritas dalam mendukung implementasi B50.
“B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi, dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, Eddy berharap manfaat ekonomi dari program B50 dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku dalam rantai pasok, terutama petani sawit rakyat.
“Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungannya terhadap agenda besar pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional, dengan catatan implementasi B50 harus dipersiapkan secara matang agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
“Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Eddy. (hai)
