Koranindopos.com – Jakarta. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 518 penyelenggara Pemilu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan sinergi mengenai implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi momen penting untuk menyamakan frekuensi dalam menjaga integritas, khususnya menjelang Pilkada 2024. “Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara Pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” kata Heddy dalam keterangan resminya, baru-baru ini.
Selain itu, Heddy juga menekankan pentingnya Rakor ini sebagai upaya preventif guna mengurangi pelanggaran KEPP. Data DKPP mencatat bahwa hingga 25 Oktober 2024, mereka telah menerima 565 aduan, hampir dua kali lipat dari aduan pada tahun 2023 yang berjumlah 325.
“Bulan Oktober 2024 masih berjalan, tapi aduan yang diterima DKPP sudah mencapai 173 persen dari jumlah aduan yang diterima pada 2023. Oleh karena itu kami ingin menjadikan Rakor ini sebagai pengingat bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” jelas Heddy.
Peserta Rakor terdiri dari berbagai pejabat KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sebanyak 21 Ketua KPU provinsi, 21 Ketua Bawaslu provinsi, 238 Ketua KPU kabupaten/kota, serta Ketua Bawaslu kabupaten/kota dari wilayah tengah dan timur Indonesia hadir dalam acara tersebut. Wilayah yang terwakili termasuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta berbagai provinsi di Papua.
Heddy menegaskan bahwa aduan pelanggaran etik selama Pilkada cenderung lebih tinggi dibandingkan Pemilu, dan Rakor ini merupakan langkah antisipatif untuk menekan angka pelanggaran tersebut. “Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat Pilkada jauh lebih tinggi dibanding Pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” ujar Heddy.
Dalam Rakor ini, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber kredibel, termasuk Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Sulawesi Selatan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, dan mantan Anggota DKPP periode 2012-2017, Nur Hidayat Sardini.
