koranindopos.com – Jakarta. Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza telah menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga negara-negara sekutu AS sendiri. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih.
Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan niatnya untuk menguasai Jalur Gaza dan mengembangkan wilayah tersebut secara ekonomi setelah merelokasi warga Palestina ke lokasi lain. Dia bahkan menyebut bahwa AS akan memiliki Jalur Gaza dalam jangka panjang, meratakan bangunan yang hancur, dan membangun infrastruktur baru guna menciptakan ribuan lapangan kerja.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan tegas menolak rencana Trump. Dalam pernyataannya yang dilansir AFP dan Al Arabiya, Abbas menegaskan bahwa Palestina tidak akan menyerahkan tanah, hak, dan situs-situs suci mereka kepada pihak lain. Abbas juga menekankan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Hamas, yang memiliki kendali atas Jalur Gaza, juga mengecam keras usulan Trump. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyebut rencana tersebut sebagai upaya pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka. “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan, karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” tegasnya.
Tidak hanya Palestina, berbagai negara dan organisasi internasional juga menentang keras gagasan Trump ini. Beberapa di antaranya adalah:
1. Arab Saudi
Riyadh secara tegas menolak segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Arab Saudi juga menegaskan kembali posisinya dalam mendukung perjuangan Palestina dan menolak campur tangan asing dalam urusan internal wilayah tersebut.
2. Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyerukan rekonstruksi Jalur Gaza tanpa perlu merelokasi warganya. Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa, Abdelatty menegaskan pentingnya percepatan proyek pemulihan Gaza tanpa mengorbankan hak-hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka.
3. PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicaranya juga menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Trump. PBB menegaskan bahwa setiap solusi terkait Gaza harus sejalan dengan hukum internasional dan menjamin hak-hak warga Palestina.
4. Uni Eropa
Beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Prancis turut mengecam rencana ini. Kedua negara menilai bahwa langkah Trump justru akan memperburuk konflik di Timur Tengah dan semakin memperumit upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.
Rencana Donald Trump ini berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Relokasi paksa warga Palestina tidak hanya akan menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga dapat memicu konflik berskala lebih luas. Masyarakat internasional mengkhawatirkan bahwa kebijakan semacam ini akan semakin menghambat upaya perdamaian yang telah dirintis selama bertahun-tahun.
Para analis politik dan pengamat Timur Tengah juga memperingatkan bahwa langkah Trump dapat memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok perlawanan di Palestina serta memperburuk hubungan AS dengan sekutu-sekutunya di dunia Arab.(Dhil)
