Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menegaskan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung terwujudnya amanat konstitusi. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh berhenti sebagai simbol modernisasi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rusdi saat membuka Diskusi Publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” yang dirangkaikan dengan pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, di antaranya mantan Menteri Keuangan RI Tahun 1998 Fuad Bawazier, ekonom Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar.
Turut hadir Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, jajaran pimpinan MPR RI, serta pengurus DPP PKB.
Rusdi menegaskan bahwa arah baru kebijakan ekonomi nasional harus tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Rusdi menilai Indonesia tengah memasuki era perubahan besar yang dipicu oleh perkembangan Artificial Intelligence, robotika, dan ekonomi digital. Menurutnya, transformasi tersebut telah mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan sehingga seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak menghilangkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Karena itu, ia menilai negara harus hadir memastikan pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat daya saing UMKM, serta membuka peluang lebih besar bagi generasi muda.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” katanya.
Rusdi juga menekankan pentingnya membangun kemandirian teknologi nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi global, tetapi harus mampu melahirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Ia berharap pemanfaatan AI dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dan santri.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran pembangunan nasional selama 25 tahun terakhir.
Menurut Muhaimin, tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada arah kebijakan, melainkan pada implementasi di lapangan.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.
Ia berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan DPR dalam memperkuat implementasi ekonomi konstitusional yang berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di tengah percepatan perkembangan teknologi global.
Diskusi publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 PKB sekaligus menjadi forum untuk memperkuat komitmen membangun ekonomi nasional yang inklusif, adaptif terhadap kemajuan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (hai)
