Satgas Haji dan Umrah 2026 Ungkap 550 Calon Jemaah Jadi Korban Penipuan, Kerugian Capai Rp21,7 Miliar

Koranindopos.com – Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah 2026 mengungkap fakta memprihatinkan terkait maraknya kasus penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hingga 29 Mei 2026, Satgas telah menangani 59 kasus yang terdiri dari 29 Laporan Polisi (LP) dan 30 Laporan Informasi (LI), dengan jumlah korban mencapai 550 orang serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21,7 miliar.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa dari puluhan kasus yang ditangani tersebut, aparat telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Temuan ini menjadi salah satu bahan evaluasi penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus mendorong penguatan sistem perlindungan bagi jemaah Indonesia.

“Berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026 sampai dengan 29 Mei 2026, telah ditangani 29 Laporan Polisi dan 30 Laporan Informasi dengan 26 tersangka, jumlah korban mencapai 550 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000,” ujar Isir dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi yang dilakukan akan menjadi modal penting bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, serta perlindungan jemaah pada musim haji mendatang.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia dinilai membutuhkan sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas instansi, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan haji harus terus diperkuat guna mencegah munculnya korban baru akibat penipuan maupun praktik haji nonprosedural.

“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” jelas Isir.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah. Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi masyarakat mengenai prosedur resmi haji, mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memperkuat kemampuan dalam mengantisipasi berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap jemaah diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga melakukan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin (1/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pengamanan serta perlindungan warga negara Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.

Kasus penipuan yang masih terjadi menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memastikan legalitas penyelenggara perjalanan ibadah, memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, serta menghindari tawaran keberangkatan haji yang tidak sesuai prosedur. Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat dan penguatan pengawasan pemerintah, diharapkan praktik penipuan berkedok haji dapat ditekan sehingga jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang.

Tips Menghindari Penipuan Haji

1. Pastikan biro perjalanan memiliki izin resmi dari pemerintah.
2. Verifikasi nomor porsi dan status keberangkatan melalui kanal resmi Kementerian Agama.
3. Waspadai tawaran haji dengan biaya jauh di bawah harga normal.
4. Jangan mudah tergiur janji keberangkatan instan tanpa prosedur yang jelas.
5. Simpan seluruh bukti pembayaran dan dokumen administrasi.
6. Laporkan indikasi penipuan kepada aparat penegak hukum atau Satgas Haji dan Umrah.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia diharapkan semakin kuat sehingga pelaksanaan ibadah dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.(dhil)