Koranindopos.com, JAKARTA – Kenaikan BBM pasca diumumkan pemerintah pusat pada 3 September lalu memberikan banyak dampak. Terutama, kenaikan harga kebutuhan pokok atau pangan. Tidak terkecuali pangan yang disubsidi oleh Pemprov DKI. Tahun ini, alokasi anggaran tersebut di APBD DKI naik menjadi Rp 1,1 triliun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati menuturkan, subsisi pangan dalam tahun ini mengalami dua kali pergeseran. Pertama, karena perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, saat kenaikan BBM diumumkan.
”Anggaran untuk subsidi pangan tahun ini itu awalnya sebesar Rp 805 miliar. Awal tahun, ada perang Ukraina, itu bergeser menjadi Rp 900 miliar. Kemudian, yang terakhir, kenaikan BBM kami menaikkan kembali anggarannya menjadi Rp 1,1 triliun untuk 1.000.196 orang di Jakarta,” terangnya.
Jumlah penerima pangan subsidi tersebut disebutkannya merupakan update data terakhir. Yakni, warga-warga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta, penyandang disabilitas, guru honorer, penghuni rumah susun, dan lain-lain.
”Itu di antaranya, total ada sembilan kelompok. Yang diberikan apa saja? beras, daging sapi satu kilogram, daging ayam 0,9 kilogram, telur satu kilogram, ikan kembung satu kilogram, beras lima kilogram kemudian susu. Susu hanya bagi anak pemegang KJP saja, dengan seperti itu diharapkan masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan strategisnya,” terangnya. Pemegang kartu tersebut bisa membeli pangan tersebut dengan harga sebanyak Rp 126 ribu sekali dalam sebulan. Bila dibeli dipasar, dia menyebutkan harga pangan tersebut lebih dari Rp 400 ribu.
Terkait ada tidaknya peningkatan penerima subsidi di Jakarta pasca kenaikan BBM, dia menyebutkan tidak menutup kemungkinan tersebut. Sebab, dinas terkait pasti akan terus melakukan verifikasi data. Namun, sama dengan peningkatan harga, peningkatan penerima subsidi pangan juga dilakukan dengan fleksibel.
”Makanya, untuk perubahan anggaran tidak kami lakukan melalui APBD Perubahan, tetapi dengan pergeseran harga. Kalau melalui APBD Perubahan gak akan keburu. Kan kita gak tahu akan ada perang ataupun kenaikan BBM,” jelasnya. Pergeseran anggaran juga disebutkannya juga masih bisa terjadi pada tahun 2023. Sebab, untuk alokasi subsidi pangan 2023, mereka juga mengajukan nilai sebesar Rp 1,1 triliun selama satu tahun. ”Kalau ada perubahan angka sasaran, kami tinggal melakukan pergeseran anggaran,” terangnya.
Selain meningkatkan anggaran subsidi pangan, dia menyebutkan pada 6 September lalu, semua jajaran Pemprov DKI sudah melakukan rapat internal. Mereka juga ditugaskan untuk membangikan benih cabe dan benih tanaman hortikultura. ”Rabu lalu kami sudah membagikan 300 ribu benih cabe ke seluruh masyarakat Jakarta. Kemudian 500 ribu bibit tanaman hortikultura kepada seluruh masyarakat Jakarta yang mengajukan permohonan. Dengan harapan, tiga bulan kemudian mereka bisa memenuhi kebutuhan cabainya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian 21 hari kemudian mereka bisa memenuhi kebutuhan sayur-mayur mereka,” jelasnya. (wyu/mmr)
