Koranindopos.com, JAKARTA – Tionghoa memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Pusat Wilianto Tanta dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang berlangsung sejak 4-6 September 2026 di Jakarta.
Wilianto mengatakan, Munas VIII merupakan sarana strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi. “PSMTI hadir sebagai rumah besar yang senantiasa menjaga toleransi, merawat kebhinekaan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Munas VIII ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta menyerap masukan konstruktif dari seluruh pengurus dan anggota di daerah. Kami berharap keberadaan PSMTI semakin dikenal luas dan memberi dampak positif menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wilianto.
Wilianto menambahkan, forum dengan tema Perteguh Harmoni Kebhinekaan Menuju Indonesia Emas 2045 itu menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal, mendengarkan masukan pengurus daerah, mengevaluasi kinerja organisasi, serta memperluas kontribusi sosial PSMTI bagi bangsa.
Sementara itu, Ketua Panitia Munas VIII PSMTI Peng Suyoto mengapresiasi antusiasme seluruh utusan yang hadir dari berbagai penjuru tanah air, Itu meliputi 30 provinsi serta 310 kabupaten/kota se-Indonesia. “Rangkaian tiga hari ini tersusun padat dan inklusif, mulai dari Rapimnas di Equity Tower, Munas VIII di RedTop Hotel, hingga aksi kemanusiaan Charity Walk di Bundaran HI bersama Gubernur DKI Jakarta. Kehadiran tokoh-tokoh nasional serta utusan 310 kabupaten/kota menjadi bukti nyata soliditas PSMTI untuk terus bergerak bersama masyarakat,” ungkap Peng Suyoto.
Perhelatan hari pertama forum tersebut ditandai dengan opening ceremony dan welcome dinner di RedTop Hotel, Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, dan Wakil Ketua KPK RI Dr. Johanis Tanak. (rls/mmr)
