koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun ini mengimplementasikan transformasi besar dalam sistem layanan haji dengan menerapkan skema berbasis syarikah secara menyeluruh di Makkah. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia.
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, dalam konferensi pers di Kantor Daker Makkah menyatakan bahwa perubahan sistem ini merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalitas dan struktur pelayanan. “Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal,” ungkapnya, Minggu (11/5/2025).
Muchlis juga menjelaskan terkait keberadaan kloter campuran—yang terjadi akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, serta proses sinkronisasi data. Meski satu kloter bisa terdiri dari jemaah lebih dari satu syarikah, PPIH menegaskan bahwa hak layanan seluruh jemaah tetap terjamin.
“Penempatan hotel di Madinah tetap berdasarkan susunan kloter demi kenyamanan bersama. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi syarikah dalam koordinasi layanan,” ujarnya.
Adapun penempatan akomodasi di Makkah serta layanan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), dilakukan berdasarkan skema syarikah. Hal ini selaras dengan sistem layanan baru yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2022.
Muchlis menjelaskan, skema syarikah—yang menggantikan sistem layanan berbasis wilayah—dapat mempercepat respons kebutuhan lapangan, mempermudah koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Indonesia pun merespons kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian bertahap tanpa mengurangi kenyamanan dan hak jemaah.
Hingga hari ke-10 operasional haji, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk berjalan lancar. Jemaah secara bertahap menerima kartu tersebut sebagai bagian dari fasilitas layanan.
PPIH memastikan bahwa semua jemaah, terlepas dari syarikah yang menaungi, mendapatkan layanan setara: akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, serta bimbingan ibadah. Seluruh proses layanan diawasi secara ketat guna menjaga kualitas dan kesetaraan.
“Kami pastikan tidak ada perbedaan hak. Semua layanan disediakan sesuai standar dan kebutuhan jemaah,” ujar Muchlis.
Meskipun sistem syarikah berlaku di Makkah dan Armuzna, format kepulangan tetap menggunakan skema kloter. Hal ini penting untuk menjaga integrasi data dan kenyamanan sosial di antara jemaah.
Muchlis yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan serta mengimbau agar informasi yang belum terverifikasi tidak disebarluaskan.
“Dengan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak, kami yakin penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. (hai)










