koranindopos.com – Jakarta, Sebanyak 12 desa di Indonesia mendapat pengakuan internasional sebagai komunitas yang kompeten dalam menghadapi bencana tsunami dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Pengakuan ini diberikan oleh Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO dan akan diserahkan secara resmi dalam sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Banda Aceh pada 12 November 2024.
Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Tsunami untuk Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Suci Dewi Anugrah, menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. “Pengakuan ini adalah prestasi, karena menjadikan lebih banyak lagi desa di Indonesia sebagai bagian dari Tsunami Ready Community UNESCO,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (11/11).
Di antara 12 desa yang berhasil meraih sertifikasi “Tsunami Ready Community” ini adalah:
- Desa Pangastulan (Kabupaten Buleleng, Bali), yang menghadapi ancaman tsunami dari Laut Utara Bali.
- Desa Galala dan Desa Hative Kecil (Kota Ambon, Maluku), yang memiliki sejarah bencana tsunami pada tahun 1950.
- Desa Sidaurip (Cilacap, Jawa Tengah), yang berada di zona megathrust selatan Jawa Tengah.
- Empat kelurahan di pesisir Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, yaitu Kelurahan Tirtohargo, Parangtritis, Poncosari, dan Gadingsari.
Dengan tambahan 12 desa ini, total sudah ada 22 desa di Indonesia yang diakui sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Sebelumnya, desa-desa seperti Lamkruet dan Gampong Mon Ikeun di pesisir barat Aceh sudah lebih dulu mendapatkan pengakuan serupa.
Suci Dewi Anugrah menjelaskan bahwa untuk mencapai status Tsunami Ready Community, setiap desa harus memenuhi 12 indikator dalam tiga komponen utama yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu:
- Asesmen (Penilaian): Desa harus memiliki peta zona rawan tsunami dan inventaris jumlah serta sebaran penduduk di zona bahaya.
- Preparedness (Kesiapsiagaan): Desa perlu memiliki sistem informasi dan sarana evakuasi lengkap, termasuk rambu-rambu evakuasi.
- Response (Respons): Masyarakat harus dilatih untuk merespons situasi darurat dengan baik.
“Meraih status ini tidaklah mudah. Pendampingan intensif dari BMKG bersama dengan kepala daerah dan dukungan berbagai lembaga swasta sangat berkontribusi dalam membantu desa memenuhi standar internasional ini,” tambahnya.
Pengakuan dari UNESCO ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir Indonesia dalam menghadapi potensi bencana tsunami. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.
Suci juga menyebut bahwa beberapa desa di wilayah lain, seperti Mentawai, Sumatera Barat, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk memenuhi standar Tsunami Ready Community. “Proses persiapan termasuk pengumpulan dokumen dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan,” jelasnya.
Dengan pengakuan ini, diharapkan semakin banyak desa di Indonesia yang bisa mencapai standar kesiapsiagaan tsunami internasional. Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, sering kali menghadapi ancaman tsunami sehingga penting untuk membangun sistem yang kuat dalam mitigasi bencana.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan komunitas pesisir serta meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. (hai)
