Koranindopos.com – JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengakibatkan sekitar 123,2 hektare lahan terbakar. Kebakaran tersebut berlangsung pada 4–7 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kebakaran berdampak pada sejumlah wilayah di Raja Ampat.
Area terdampak meliputi Kelurahan Bonkawir, Waisai Kota, Warmasen, serta Kampung Sapoekren.
“Mengakibatkan sekitar 123,2 hektar lahan terbakar. Area terdampak meliputi Kelurahan Bonkawir, Waisai Kota, Warmasen, serta Kampung Sapoekren,” kata Berton dalam siaran pers BNPB yang dikutip pada Sabtu (10/10/2026).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat bersama tim gabungan melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan kebakaran. Petugas menyemprotkan air dan menggunakan metode pemadaman manual di lokasi terdampak.
Selain itu, tim gabungan melokalisasi titik api agar kebakaran tidak meluas. Petugas juga melakukan pemantauan setelah api berhasil dipadamkan guna memastikan tidak muncul titik api baru.
Berdasarkan laporan terakhir pada Jumat (9/10/2026), kebakaran telah berhasil dipadamkan. Kondisi di wilayah terdampak pun dinyatakan aman dan kondusif.
“Berdasarkan laporan terakhir pada Jumat (9/10/2026), api berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman serta kondusif. Tidak terdapat korban jiwa yang dilaporkan,” ujar Berton.
BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk membakar sampah tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar.
Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi kebakaran, khususnya di wilayah yang terdampak asap, diharapkan mengikuti arahan petugas dan mengurangi paparan asap.
Apabila kualitas udara terganggu, warga disarankan menggunakan masker yang sesuai serta membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Selain mengimbau masyarakat, BNPB meminta pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait meningkatkan pemantauan titik api. Kesiapan personel serta peralatan pemadaman juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kebakaran susulan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah meluasnya dampak karhutla dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.(dhil/kmps)
