koranindopos.com – Jakarta. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 membawa refleksi dan tuntutan baru terhadap kemampuan negara untuk mengelola sumber daya energi secara berdaulat dan efisien. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyoroti pentingnya mengambil langkah untuk memperkuat ketahanan energi demi kemakmuran rakyat, dan menghindari ketergantungan dan campur tangan pihak asing dalam urusan energi.
Mulyanto mengungkapkan keprihatinan atas kondisi ketahanan energi saat ini. Indonesia masih memiliki ketahanan energi yang lemah, yang tercermin dalam aspek ketersediaan, harga yang terjangkau, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah komoditas minyak, dimana lebih dari separuh masih harus diimpor. Indonesia telah menjadi negara net importer minyak sejak tahun 2016.
Visi untuk meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari (BPH) pada tahun 2030, masih terasa sebagai mimpi. Target lifting minyak secara tahunan terus menurun dan realisasinya belum mencapai seratus persen. Demand minyak di Indonesia terus bertambah, sementara produksi lokal tidak bisa mengimbangi, sehingga impor minyak terus meningkat setiap tahunnya.
Tentang gas alam, produksinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan bisa diekspor hingga 30 persen dari produksi nasional. Namun, terkait dengan gas LPG, Indonesia sangat tergantung pada produk impor. Permintaan terhadap gas LPG terus meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan peningkatan impor yang berdampak pada defisit transaksi berjalan sektor migas.
Dalam sektor energi listrik, meski produksi dalam negeri cukup dan bahkan berlebih untuk Jawa dan Sumatera, Mulyanto mencatat bahwa ketahanan energi dalam hal keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat masih lemah. Energi listrik masih menjadi salah satu komoditas yang dibiayai subsidi oleh negara agar bisa terjangkau oleh masyarakat. Ini mengakibatkan ketika harga energi dunia naik, seperti saat perang Rusia-Ukraina baru-baru ini, beban subsidi negara semakin berat.
Dalam hal aksesibilitas dan distribusi, Indonesia juga masih menghadapi tantangan. Kasus kelangkaan komoditas subsidi seperti solar, pertalite, dan gas melon 3 kg masih terjadi akibat meningkatnya permintaan dan masalah dalam distribusi ke sektor industri besar, pertambangan, dan pengoplosan.
Khususnya dalam hal elektrifikasi, Indonesia belum mencapai target nasional yang ditetapkan pemerintah. Rasio elektrifikasi masih berada pada 98,7 persen, yang berarti masih ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Pemerintah sebenarnya telah menargetkan rasio 100 persen sejak tahun 2020, tetapi target ini belum tercapai.
Dalam menyambut usia ke-78, Mulyanto mengharapkan bahwa Indonesia dapat menemukan solusi dan kemajuan dalam bidang energi. Merdeka dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk peningkatan ketahanan energi dan penguatan infrastruktur, menjadi tujuan penting untuk masa depan yang lebih cerah.(dni)
