Koranindopos.com, BOGOR – Rencana unjuk rasa massal di 27 wilayah Indonesia pada Senin, 1 September 2025 direspons cepat oleh pemerintah. Operasi gabungan yang melibatkan TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah diselenggarakan di sejumlah wilayah.
Itu menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan TNI-Polri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (30/8/2025). Prabowo meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang mengarah pada tindak anarkistis. ”Bapak presiden memerintahkan kepada saya dan panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis,” kata Listyo Sigit dalam keterangan pers.
Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa tersebut terjadi sejak 25 Agustus 2025 dengan tuntutan ’Bubarkan DPR RI’ di Jakarta. Demonstrasi tersebut disulut oleh pernyataan kontroversial sejumlah anggota parlemen terkait kenaikan gaji, tunjangan Rp 50 juta, dan reformasi lembaga wakil rakyat.
Titik kulminasi amarah demonstran terjadi saat pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, 21, tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025). Insiden tersebut memicu eskalasi aksi solidaritas pengemudi ojek daring dan elemen masyarakat lain secara nasional di sejumlah wilayah.
Termasuk memicu aksi perusakan aset pribadi para anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, Nafa Urbach di Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel), dan Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak terkecuali rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pondok Aren, Kota Tangsel, ikut menjadi sasaran.
Pantauan koranindopos.com, rencana aksi pada 1 September 2025 sedianya dilakukan di 27 wilayah, di antaranya sebagai berikut; Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Banda Aceh, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gorontalo, Jogyakarta, Serang dan Kota Tangsel (Banten), Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Mojokerto (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah) dan Papua. Aksi tersebut mayoritas ditujukan di Gedung DPRD setempat. (*/mmr)
