koranindopos.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam keterangannya, Christina mengatakan Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus menjadi instrumen negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Christina, arah kebijakan ekonomi dan fiskal RAPBN 2027 yang menitikberatkan pada pembangunan pro rakyat dan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi pesan penting bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ia menilai fokus pemerintah terhadap penguatan SDM dan pemanfaatan bonus demografi sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
“Arah kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia lewat peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja yang aman dan legal, hingga penguatan ekosistem ekonomi nasional yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas,” ujar Christina.
Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Presiden Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan defisit fiskal dijaga pada rentang 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya disiplin fiskal, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta optimalisasi penerimaan negara guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah kewajiban ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Christina turut mengapresiasi penyampaian langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo di hadapan DPR RI. Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena untuk pertama kalinya agenda tersebut dipaparkan langsung oleh kepala negara.
“Oleh karenanya, Kementerian P2MI siap mendukung visi besar Presiden dalam membangun ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berpihak kepada rakyat, menciptakan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global,” pungkasnya. (doe)
