Koranindopos.com, Jakarta – Persoalan kemiskinan, ketertinggalan, hingga stunting yang masih menghantui Indonesia ternyata berakar pada rendahnya literasi masyarakat. Hal ini mencuat dalam Forum Perpustakaan Khusus yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang membahas peran literasi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, membuka pandangan bahwa literasi tidak sebatas keterampilan membaca dan menulis, melainkan kemampuan yang jauh lebih kompleks. Ia menegaskan, rujukan UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kecakapan mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan informasi untuk kehidupan sehari-hari.
“Literasi dapat dimanfaatkan untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Mereka yang cakap akan literasi pasti memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga memiliki kemampuan untuk menilai dan mencipta. Semakin tinggi kecakapan literasi seseorang maka tingkat kesejahteraannya pun semakin tinggi,” jelas Adin.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perpustakaan bukan sekadar ruang penyimpanan buku, melainkan pusat informasi yang harus menghadirkan pengetahuan praktis. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang bisa langsung diterapkan untuk memperbaiki kehidupan mereka. “Layaknya slogan Perpusnas yaitu Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa, Perpunas melakukan inovasi-inovasi seperti perpustakaan keliling, hibah Bahan Bacaan Bermutu ke 10.000 lokus di Indonesia, Pojok Baca Digital (Pocadi), program Gerakan Indonesia Membaca, Relawan Literasi Masyarakat (Relima), dan KKN Tematik Literasi,” urainya.
Gagasan serupa juga disampaikan Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah syarat utama agar literasi benar-benar bisa menjadi solusi atas masalah sosial-ekonomi masyarakat. “Untuk mencapai target Swasembada Pangan, kami dari Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian yang berada di Bogor, semuanya bergerak di lapangan memberikan literasi kepada para penyuluh dan petani untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan kegiatan di lapangan,” ungkapnya.
Eko menekankan bahwa literasi tidak boleh hanya bersifat teoritis, tetapi harus dirancang efektif dan efisien. Ia menilai beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan literasi, antara lain pemilihan materi, penentuan sasaran, metode penyampaian, media yang digunakan, hingga evaluasi hasil yang terukur.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Pelita Harapan, Dhama Gustiar Baskoro, melihat literasi informasi sebagai pilar dalam meningkatkan kredibilitas sekaligus akuntabilitas perpustakaan khusus. Menurutnya, perubahan kebijakan nasional melalui Perpres 78 Tahun 2021 telah mendorong perpustakaan untuk menjalani transformasi signifikan. “Pasca Perpres 78 Tahun 2021, perpustakaan khusus mengalami transisi peran yakni pertama, peran riset menjadi peran dukungan kebijakan dan layanan informasi publik. Kedua, literasi informasi yang bersifat individual bertransisi menjadi preservasi kecerdasan komunal dalam bentuk manajemen pengetahuan. Ketiga, koleksi cetak berubah menjadi koleksi digital secara massif serta sebagai perubahan konsep perpustakaan menjadi Clearing House,” paparnya.
Transformasi yang sama juga dirasakan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pustakawan Kemenkes, Jeni Helen Chronika, menyebut penguatan literasi informasi telah memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan. “Angka kunjungan meningkat, koleksi lebih banyak dimanfaatkan, jenis layanan bertambah, perpustakaan terlibat dalam kegiatan strategis organisasi, dan jumlah paket informasi meningkat,” jelasnya.
Menurut Jeni, perubahan tersebut juga membawa pergeseran peran pustakawan. Kini, pustakawan bukan hanya pengelola koleksi buku, melainkan fasilitator informasi sekaligus penopang kebijakan di lingkungan organisasi. “Penguatan literasi informasi terbukti meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Pustakawan kini bukan hanya pengelola koleksi, tetapi juga fasilitator informasi dan dukungan kebijakan. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci transformasi perpustakaan menjadi pusat pengetahuan strategis,” pungkasnya.(brg/Kul)
