INDOPOS JAKARTA – Perselisihan soal rencana pelaksanaan ajang balap listrik Formula E pada Juni 2022 terus berlanjut. Setelah sembilan fraksi di DPRD terbagi dua, ada yang menolak dan mendukung, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI pun merespons. Sayangnya, itu hanya berupa rilis ’’Faktanya dan Katanya’’ Formula E.
Terkait rilis tersebut, Pemprov DKI membantah bahwa ada keinginan untuk membatalkan interpelasi Formula E. Menurut Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI tidak memiliki keinginan untuk menggagalkan interpelasi Formula E. ’’Kami kan eksekutif, itu melaksanakan tugas eksekutif. DPRD melaksanakan tugas legislatif. Kami saling menghormati satu sama lain,’’ ujarnya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kepada awak media Kamis (30/9/2021).
Riza juga menyebutkan, DKI sama sekali tidak melakukan tindakan atau upaya untuk memengaruhi beberapa anggota DPRD agar paripurna Formula E tidak berlanjut. ’’Tidak ada upaya-upaya memengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi. Semua kita ini punya kedudukan, kewenangan masing-masing. Kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing-masing. Kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik, antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI terus kita jaga. Hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis,’’ katanya.
Lebih lanjut, soal rilis yang dikeluarkan DKI tersebut, Riza menyebutkan, hal itu bertujuan menerangkan isu yang beredar. ’’Di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis. Itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi PPID sehingga di situ dapat dengan jelas kan informasinya kalau commitment fee tidak Rp 2,3 triliun. Itu tidak betul. Yang benar itu Rp 560 miliar untuk tiga tahun ke depan,’’ katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan, sudah ada lobi politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi sehingga rapat paripurna saja dikondisikan untuk diboikot. Memang, rapat paripurna tersebut tidak berjalan dengan lancar karena peserta rapat tidak kuorum.
’’Kami itu mau tanya soal commitment fee triliunan rupiah yang Pemprov DKI keluarkan. Tapi, sepertinya komitmen politik Gubernur Anies dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan rupiah uang rakyat,’’ terangnya
Memang, sebelum rapat paripurna interpelasi terselenggara, Anies mengundang tujuh fraksi yang menolak interpelasi ke rumah dinas gubernur DKI di Menteng, Jakarta Pusat. ”Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, jadi bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat, yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,’’ katanya. (fri/brg)
