Didampingi Deolipa Yumara, Firdaus Oiwobo Cari Kepastian Status Advokat di MK

Koranindopos.com, Jakarta – Pengacara sekaligus publik figur, Firdaus Oiwobo hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjuangkan kejelasan status profesinya. Didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, ia mengajukan permohonan uji materiil terkait pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) dirinya sebagai advokat. Ia menilai langkah pembekuan itu dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

“Agenda di MK adalah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Advokat. ​Fokusnya adalah pembekuan Berita Acara Sumpah advokat Firdaus Oiwobo yang dilakukan tanpa melalui prosedur Undang-Undang Advokat, yaitu tanpa melalui sidang kode etik,” jelas Deolipa Yumara usai sidang di MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

“Tujuan permohonan adalah meminta putusan MK yang menyatakan bahwa putusan atau tindakan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur undang-undang advokat harus dikesampingkan,” lanjutnya.

Permohonan yang diajukan Deolipa berfokus pada dugaan pelanggaran prosedur dalam pembekuan BAS tersebut. Ia meminta MK menyatakan bahwa setiap tindakan terhadap advokat yang tidak melalui sidang kode etik atau tata cara resmi harus dinyatakan tidak sah. Langkah ini diambil karena Firdaus mengklaim pembekuan yang dialaminya tidak disertai proses hukum internal sebagaimana mestinya.

Dalam persidangan awal, MK memberikan sejumlah catatan untuk melengkapi permohonan uji materiil. Berkas perbaikan wajib diselesaikan dalam kurun waktu dua pekan hingga 2 Desember mendatang. Firdaus dan tim kuasa hukumnya diminta memperkuat bukti-bukti serta menghadirkan dokumen resmi yang berkaitan dengan pembekuan tersebut.

Majelis hakim menyoroti asal-usul dokumen pembekuan BAS yang sebelumnya diperoleh Firdaus melalui internet. Hakim mempertanyakan keabsahan dokumen itu karena semestinya bersumber langsung dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Mahkamah Agung (MA), atau Pengadilan Tinggi (PT). Pertanyaan itu juga menjadi dasar untuk mempertimbangkan apakah perkara tersebut berada dalam kewenangan MK.

“Poin utama perbaikan adalah fokus pada penemuan bukti atau fakta.
​Majelis Hakim mempertanyakan validitas dokumen pembekuan yang didapatkan Firdaus dari Google, bukan dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Mahkamah Agung (MA), atau Pengadilan Tinggi (PT),” papar Deolipa Yumara.

Firdaus menjelaskan bahwa hakim MK meminta dirinya mendapatkan surat pembekuan dalam bentuk fisik dari MA maupun KAI. Ia menegaskan akan kembali mengirimkan surat permohonan resmi ke dua lembaga tersebut untuk memperoleh dokumen yang sah. Menurutnya, langkah ini penting agar sidang berjalan sesuai standar pembuktian di MK.

Dalam penjelasan lanjutan, Firdaus memaparkan bahwa hakim MK menyebut dirinya berstatus dibekukan, bukan diberhentikan atau dipecat. Ia menilai ketidakjelasan durasi pembekuan, karena surat dari MA tidak mencantumkan batas waktu perlu diluruskan dalam proses uji materiil ini. Kepastian tersebut dianggapnya sangat penting bagi kelanjutan profesinya.

Firdaus juga menekankan bahwa dirinya masih diakui oleh MA sebagai advokat. Meskipun begitu, ia hingga kini tidak melakukan aktifitas beracara, hal itu ia lakukan sebagai bentuk penghormatannya terhadap pembekuan tersebut.

“Sebenarnya dalam surat pembekuan itu tidak ada larangan saya untuk beracara. Banyak kawan-kawan menyampaikan, yauda kamu pake Pembasni aja untuk beracara, tapi itu tidak saya lakukan takut gaduh,” tegasnya.

Dengan permohonan uji materiil di MK tersebut, Firdaus berharap proses di MK dapat menjadi jalan keluar agar statusnya kembali jelas dan bisa beracara.

“Saya berharap masalah ini selesai di MK agar saya bisa bersidang lagi dengan jelas,” pungkasnya.(Ris/Hend)