Kejanggalan Berkas Perkara dr. Richard Lee, Mantan Hakim Agung Pasang Badan Jadi Penjamin

Koranindopos.com, Jakarta — Jalannya proses peradilan terhadap dr. Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang menyita perhatian publik usai munculnya fakta-fakta baru di persidangan. Kasus hukum yang menyeret pengusaha sekaligus praktisi kecantikan tersebut dinilai menyimpan sejumlah celah yuridis fundamental. Penilaian kritis ini disampaikan langsung oleh pakar hukum yang juga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Kehadiran Gayus Lumbuun dalam persidangan tidak hanya terbatas sebagai saksi ahli yang memberikan pandangan hukum mendalam. Setelah melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap berkas perkara dan jalannya sidang, ia mengambil langkah konkret dengan mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan bagi terdakwa. Keputusan tersebut didasari atas temuan indikasi cacat hukum, baik dari segi kelengkapan formil maupun materiil dalam surat dakwaan.

Salah satu poin substansial yang disorot tajam dalam berkas perkara adalah kekeliruan penyidik dan penuntut umum dalam merumuskan waktu kejadian perkara (tempus delicti) serta lokasi tindak pidana (locus delicti). Uraian dakwaan menyebutkan tempat kejadian berada di wilayah Tangerang, sementara fakta pembelaan menunjukkan posisi dr. Richard Lee sedang berada di luar negeri pada kurun waktu tersebut. Ketidaksesuaian ini dinilai menggugurkan kekuatan konstruksi hukum yang dituduhkan.

“Persesuaian perbuatan itu tidak bisa kalau locus tempus-nya dikesampingkan. Tetap kalau locus-nya terjadi di sini, pada tanggal kapan, di mana, di Singapura apa di Jakarta, itu harus pasti, harus eksak. Begitu. Kalau enggak, absurd nanti. Kalau enggak eksak, absurd lawannya,” kata Gayus Lumbuun di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (15/10/2026).

Ketidakakuratan dalam menetapkan detail waktu dan lokasi membuat surat dakwaan berpotensi kabur (obscuur libel). Menurut analisis hukum Gayus, kegagalan aparat dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara presisi berimplikasi langsung terhadap keabsahan berkas perkara di mata hukum.
“Itu nanti tempatnya kalau tidak tepat dipastikan oleh penyidik kemudian oleh dakwaan, maka itu akan menjadi cacat. Menjadi cacat dan tidak bisa dikesampingkan,” imbuhnya.

Selain aspek lokasi dan waktu kejadian, terjadi ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum akibat pencampuradukan antara aturan pidana kesehatan dan regulasi perlindungan konsumen. Kasus yang mempermasalahkan penempelan label atau stiker pada produk kecantikan sejatinya masuk dalam ranah pengawasan administratif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bukan kategori pelanggaran pidana materiil.

“Yang satu hal mengenai pandangan saya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah menempelkan atau labeling. Kalau labeling itu bukan menyangkut undang-undang tentang kesehatan yang menyangkut isi produk yang diakui oleh pihak-pihak lain, bukan oleh terdakwa,” jelasnya.

Keraguan atas konstruksi dakwaan tersebut mendorong tim penasihat hukum dan saksi ahli untuk memohon pertimbangan kemanusiaan dari majelis hakim. Gayus menegaskan bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan sama sekali tidak bertujuan untuk menghentikan atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya rela dan saya mau untuk ikut menjamin karena saya tahu persoalan ini setelah saya menjadi ahli ini, saya pelajari semua perkaranya. Dokter Richard itu sudah mendapat tempat di publik. Sebenarnya enggak perlu lagi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini,” ungkapnya.

Langkah penjaminan tersebut juga didasari oleh keprihatinan atas kondisi fisik terdakwa yang mengalami penurunan berat badan secara drastis hingga 11 kilogram selama menjalani masa penahanan. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai perlu menjadi pertimbangan objektif bagi hakim dalam memutuskan penangguhan penahanan.

“Di dalam penegakan hukum itu kan ada hak asasi manusia. Nah, saya melihatnya dari sisi hak asasi manusia perlu ditangguhkan karena dulunya enggak sekecil itu yang saya kenal beliau di publik. Dulunya besar, kok ternyata (turun) 11 kilo. Penangguhan tidak melepaskan tanggung jawab hukum, tapi masih ada celah-celah ranah yang ditoleransi untuk penangguhan,” pungkas Gayus.

Sebagai informasi, dr. Richard Lee didakwa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait peredaran produk kecantikan White Tomato dan DNA Salmon. Perkara ini bermula dari laporan Amira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif). Dalam persidangan, pihak terdakwa menegaskan bahwa produk yang dipersoalkan dibeli pelapor melalui akun pihak ketiga di marketplace, bukan dari klinik atau gerai resmi milik terdakwa. (BRG/RIS)