Koranindopos.com – JAKARTA – Kecelakaan tragis yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA jarak jauh di Bekasi Timur, Jawa Barat, memicu sorotan serius terhadap sistem operasional perkeretaapian nasional. Pimpinan Komisi V DPR RI menilai sudah saatnya dilakukan percepatan pemisahan jalur antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh demi meningkatkan keselamatan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa penggunaan jalur rel yang sama oleh berbagai jenis layanan menjadi salah satu faktor krusial yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, proyek Double-Double Track Jakarta-Cikarang harus diprioritaskan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas angkutan, tetapi juga untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta.
Ia juga menekankan bahwa konsep pemisahan jalur tidak boleh berhenti di wilayah tertentu saja. Seiring ekspansi layanan KRL ke daerah yang lebih luas, kebutuhan akan jalur khusus menjadi semakin mendesak. Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antar kereta harus dirancang dengan margin keselamatan yang lebih ketat.
Selain infrastruktur, aspek koordinasi dan komunikasi menjadi perhatian penting. Iwan menyoroti lemahnya integrasi sistem kendali yang diduga berkontribusi pada kecelakaan. Ia meminta agar PT KAI mampu membangun sistem komunikasi dan pusat kendali yang terintegrasi, sehingga seluruh pergerakan kereta—baik KRL maupun jarak jauh—dapat dipantau secara real-time dan menyeluruh.
“Integrasi sistem ini penting agar tidak ada celah koordinasi, terutama antara layanan yang berbeda jenis,” ujarnya.
Insiden maut tersebut terjadi di Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026), melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek. Berdasarkan keterangan Kementerian Perhubungan, kecelakaan bermula dari gangguan di perlintasan sebidang JPL 85, ketika KRL tertemper kendaraan di jalur tersebut. Rangkaian KRL yang terhenti kemudian ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek yang tidak sempat berhenti sempurna.
Peristiwa ini memperlihatkan kompleksitas risiko pada jalur rel yang digunakan bersama. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, termasuk pemisahan jalur, peningkatan teknologi kendali, serta pengamanan perlintasan sebidang, kini menjadi tuntutan mendesak.
Ke depan, kebijakan yang diambil tidak hanya harus berorientasi pada efisiensi transportasi, tetapi juga memastikan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama.(dhil)
