Koranindopos.com – JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjadi sorotan publik setelah dinilai kurang sensitif di tengah suasana duka akibat kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tersebut diketahui menewaskan 15 penumpang dan menyebabkan lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka-luka.
Kontroversi muncul ketika Dadan menyatakan bahwa insentif tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meskipun beberapa di antaranya tengah dihentikan sementara operasionalnya karena masalah tertentu. “Untuk yang sementara tetap diberi,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Pernyataan ini memicu kritik, terutama karena disampaikan di tengah perhatian publik yang masih tertuju pada tragedi di Stasiun Bekasi Timur. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan lebih rinci agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap unit layanan yang bermasalah.
Sorotan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Melalui akun media sosial pribadinya, ia mengunggah ulang potongan video pernyataan Dadan dan menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya kepekaan pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan, terutama di tengah situasi krisis atau bencana.
Perdebatan ini memperlihatkan bagaimana komunikasi kebijakan publik menjadi krusial, bukan hanya dari sisi substansi, tetapi juga dari waktu dan konteks penyampaiannya. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan program pemenuhan gizi. Namun di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program tetap menjadi tuntutan utama masyarakat.
Ke depan, klarifikasi yang lebih komprehensif dari pihak BGN diharapkan dapat meredakan polemik serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.(dhil)
