koranindopos.com ,Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Kehadiran Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang akselerasi program ekonomi nasional.
Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran menteri bidang perekonomian untuk membahas langkah strategis dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz yang mulai memengaruhi stabilitas harga bahan baku industri domestik.
Peran Strategis Pekerja Migran
Dalam pertemuan itu, Mukhtarudin menyoroti pentingnya integrasi sektor tenaga kerja, khususnya pekerja migran, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencermati pembentukan lima Kelompok Kerja (Pokja) dalam Satgas yang akan menangani berbagai aspek mulai dari terobosan strategi hingga kerja sama internasional.
Menurutnya, pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi besar sebagai penyumbang devisa yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Langkah terpadu ini sangat penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tanpa hambatan. Kami di Kementerian P2MI fokus pada transformasi perlindungan pekerja migran agar mereka menjadi subjek ekonomi yang produktif bagi pembangunan nasional,” ujar Mukhtarudin.
Perkuat Sinergi Antar-Kementerian
Keterlibatan Kementerian P2MI dalam Satgas ini juga menandai penguatan koordinasi lintas kementerian dalam mendorong percepatan ekonomi nasional. Transformasi kelembagaan yang tengah dilakukan di kementerian tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem kerja yang lebih transparan dan efisien.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa rapat menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang telah dilaporkan kepada Presiden.
Salah satu kebijakan konkret yang disepakati adalah pemberian insentif bagi industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen.
Struktur Satgas Percepatan Ekonomi
Untuk memastikan efektivitas kerja, Satgas dibagi ke dalam lima kelompok kerja dengan fokus spesifik, yakni Pokja Terobosan Strategis, Pokja Percepatan Implementasi, Pokja Regulasi dan Penegakan Hukum, Pokja Kerja Sama Internasional, serta Pokja Monitoring dan Anggaran.
Satgas ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Sementara posisi Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah dalam Kabinet Merah Putih optimistis, melalui monitoring ketat dan evaluasi berkala, berbagai hambatan regulasi dan operasional dapat segera diatasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. (hai)
