Koranindopos.com – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan tarif listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah tekanan yang masih membayangi sektor energi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Eddy menilai keputusan mempertahankan tarif listrik bukan sekadar menjaga biaya konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga energi global dan tantangan pasokan bahan bakar pembangkit.
“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kita lihat bahwa hari ini kita mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batu bara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, sektor ketenagalistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik. Kondisi tersebut membuat sistem kelistrikan nasional rentan terhadap gejolak harga komoditas global maupun gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik.
Di tengah situasi tersebut, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik dinilai mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus dunia usaha.
Ia menegaskan, apabila tarif listrik dinaikkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, dampaknya bisa meluas terhadap kenaikan biaya produksi, inflasi, hingga penurunan daya beli masyarakat.
Eddy menilai kebijakan mempertahankan tarif listrik harus dipandang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, bukan sekadar langkah populis.
Menurutnya, intervensi pemerintah dalam menjaga tarif listrik tetap stabil memiliki peran penting untuk mengendalikan tekanan inflasi dan menjaga aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu menyiapkan skema penyesuaian tarif yang adil apabila kondisi di masa depan mengharuskannya.
“Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalau pun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA. Untuk sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, itu juga perlu diperhatikan,” katanya.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem subsidi energi agar semakin tepat sasaran.
Menurut Eddy, tantangan utama kebijakan subsidi selama ini bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga akurasi penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Ia mendukung integrasi data antarlembaga sebagai dasar penyusunan kebijakan subsidi yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.
Eddy juga menilai kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi seharusnya tidak lagi menikmati subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan.
“Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan. Jadi untuk UMKM serta masyarakat kelas ekonomi bawah, itu tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, diskon listrik yang selama ini mereka nikmati juga tetap diteruskan,” tegasnya.
Selain menjaga tarif listrik tetap stabil, Eddy menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional.
Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan gas melalui diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.
Langkah tersebut dinilai akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi dampak fluktuasi harga energi global terhadap perekonomian Indonesia.
“Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus berada dalam siklus menahan harga setiap kali terjadi tekanan. Harus ada upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global, sekaligus tetap menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Eddy.
Dengan tetap mempertahankan tarif listrik sekaligus memperbaiki tata kelola subsidi dan mempercepat diversifikasi energi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat, keberlanjutan fiskal, dan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.(dhil)
