Koranindopos.com , JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, menegaskan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan langkah intervensi yang tepat sasaran serta kolaborasi lintas sektor agar setiap anak memperoleh hak atas pendidikan.
“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).
Berdasarkan data per 1 April 2026, tercatat sebanyak 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses layanan pendidikan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk segera mengambil langkah konkret.
“Angka ini adalah alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” katanya.
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai penyelesaian persoalan anak tidak sekolah harus dilakukan hingga menyentuh akar permasalahan, termasuk faktor ekonomi, akses pendidikan, dan kondisi sosial yang menjadi penyebab utama anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah.
Untuk itu, Rerie mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa agar pemerintah memiliki basis informasi yang akurat dalam menyusun kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya komitmen politik (political will) dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan pendidikan secara lebih tepat sasaran, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, maupun penyediaan perangkat pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik yang membutuhkan.
“Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Selain memperkuat akses pendidikan formal, Rerie juga mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan kesetaraan nonformal melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II tersebut, lulusan program kesetaraan perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri.
Rerie mengungkapkan, berdasarkan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dari total 86,34 persen anak yang pernah mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sebanyak 33,21 persen di antaranya terpaksa putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkas Rerie. (rls)
